Home » Uncategorized » 11 jabatan struktural di sejumlah kelurahan se-Kota Semarang Kosong

Sedikitnya 111 jabatan struktural di sejumlah kelurahan se-Kota Semarang hingga kini kosong. Guna menyikapi kekosongan itu, Dewan mendesak agar hingga akhir tahun ini Pemkot bisa merampungkan persoalan tersebut. “Ke depan kelurahan akan menjadi ujung tombak pemerintahan di Kota Semarang. Sebab pemungutan pajak bumi dan bangunan kini 100% dilakukan Pemkot, tentu butuh personil lebih,” ujar Wakil Ketua Komisi A Wisnu Pujonggo, usai rapat kerja
pembahasan Eksistensi Kelurahan di Semarang, hari ini (20/6).

Menurut Wisnu, distribusi pegawai untuk mengisi kekosongan itu tidak perlu menunggu siapa yang minat. Melainkan Badan Kepegawaian Daerah (BKD), berkoordinasi dengan Bagian Tata Pemerintahan dan Bagian Organisasi Setda langsung menempatkan mereka untuk mengisi jabatan yang kosong seperti sekretaris lurah (seklur), kepala seksi (kasi) beserta staf.

BKD yang tahu persis siapa saja yang pantas menduduki jabatan itu, sebab mereka yang punya database pegawai. Bukan malah yang ditempuh dengan menawari siapa yang berminat untuk ditempatkan di kelurahan.

“Kalau ditawari siapa yang mau, tentu tidak ada yang mau,” tegasnya.

Ketua Komisi A DPRD Kota Semarang Didik Marsudi menambahkan, kekosongan 111 jabatan struktural ini berada di 177 kelurahan. Semestinya total tenaga administrasi di kelurahan ini idealnya berjumlah 885 orang. Namun yang tersedia baru 774 orang.

“Idealnya tiap kelurahan memiliki 12 orang personil,” ungkapnya.

Sementara di sejumlah kelurahan mengaku ada yang kelebihan dan kekurangan personil. Kelurahan Penggaron Kidul, misalnya, memiliki 12 persoil termasuk kasi dan staf. Lurah Penggaron Kidul Rudi Mulyono mengatakan, personil sejumlah itu agak gemuk.

Pasalnya, kelurahan yang memiliki 6 RW dengan penduduk sekitar 5.000 orang cukup membutuhkan 10 personil saja. Hal yang berbeda diungkapkan Lurah Kembangsari Sujarwo. Menurutnya, sembilan personil yang ada saat ini masih kurang. Dengan empat kasi dan satu sekretaris, idealnya butuh sedikitnya 12 personil.

Secara terpisah, Walikota Soemarmo menegaskan akan melakukan pemerataan distribusi PNS/ASN di lingkungan Pemkot. Pengisian personil itu akan dicarikan dari SKPD-SKPD yang jumlah personilnya terlalu ‘gemuk’.

Dengan memikirkan perkembangan jenjang karier, pihaknya akan memaksa  para PNS/ASN tersebut untuk bisa bekerja di kelurahan asalkan tetap sesuai dengan golongannya.



Posting Pusat Pengumuman CPNS Indonesia (PPCI) lainnya:



Comments are closed.