Home » Uncategorized » 13 Pegawai Pemkot Dibuatkan BAP

Sanksi tegas siap diterima para pegawai  di lingkungan Pemkot Surabaya dan Pemprov Jatim yang bolos di hari pertama masuk kerja setelah libur panjang Lebaran. Di Pemkot Surabaya tercatat  Sebanyak 13 pegawai  bakal dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) oleh Inspektorat Wilayah Kota (Ilwikot). Ke-13 pegawai di Pemkot yang dibuatkan BAP terdiri  8 pegawai negeri sipil (PNS/ASN) dan 5 pegawai tenaga kontrak. Sementara di Pemprov tercatat 26 PNS/ASN yang akan disanksi serupa.

“Sebanyak 13 pegawai yang tidak masuk tenpa keterangan itu langsung kami buatkan berita acara pemeriksaan. Rencananya, mulai hari ini mereka akan diperiksa di Inspektorat Wilayah Kota (Itwilkot) dan Badan Kepegawaian dan Diklat (BKD) Kota Surabaya,” kata Kepala Itwilkot Imam Sugondo, Rabu (7/9).

Sementara itu, Gubernur Jatim Soekarwo mengatakan, tindakan bolos yang dilakukan para PNS/ASN tersebut tidak patut dicontoh dan memalukan. Soekarwo merasa geram karena para PNS/ASN itu membolos tanpa memberikan keterangan dengan jelas. “Yang perlu dikejar itu adalah 26 PNS/ASN yang bolos itu, kalau memang terbukti harus diberikan sanksi sesuai dengan PP No 53,” kata Soekarwo.

Inspektorat Kota Surabaya mencatat pegawai yang tidak masuk kerja selama dua hari terakhir karena izin terdapat 23 orang. Mereka terdiri 14 PNS/ASN dan 9 tenaga kontrak. Sementara yang cuti hamil tercatat ada 9 orang. Mereka terdiri 6 PNS/ASN dan 3 tenaga kontrak.

Para PNS/ASN dan tenaga kontrak yang berkerja di sejumlah satuan kerja perangkat daerah (SKPD) dan bolos tanpa keterangan bakal dikenai sanksi. Kini pihaknya sedang mengumpulkan keterangan dari 13 pegawai yang tanpa keterangan tersebut. Sanksi akan diberikan setelah pemeriksaan terhadap mereka selesai.

Menurut Sugondo, pegawai di seluruh SKPD di Surabaya yang bolos kerja pada hari pertama dan kedua setelah cuti bersama Lebaran 1432 H sudah jelas salah. Sebab, mereka sudah diberi libur seminggu, tapi masih tetap bolos.

Bagi PNS/ASN yang tidak masuk kerja tanpa alasan diperiksa terlebih dahulu. Sedangkan yang pegawai kontrak pemeriksaannya diserahkan SKPD masing-masing. Sanksi yang bakal dikenakan bagi PNS/ASN yang bolos kerja tanpa keterangan pada hari setelah lebaran bisa penundaan kenaikan pangkat dan atau bisa diturunkan pangkatnya. Bahkan, bagi yang memiliki jabatan strategis, maka jabatan yang bersangkutan bisa dicabut.

“Kami langsung melayangkan surat pemanggilan pada PNS/ASN yang ditengarai tidak masuk tanpa keterangan itu. Setidaknya, Rabu hari ini mereka harus datang memenuhi panggilan kami,” katanya.

Dari hasil pemanggilan ini, katanya, nantinya akan diketahui alasan apa yang diberikan PNS/ASN itu ketika tidak masuk tanpa memberikan keterangan. “Kami lihat saja bagaimana hasilnya nanti. Kalau memang terbukti melanggar aturan, sanksinya sudah jelas,” katanya.

Klarifikasi itu, lanjutnya, agar tidak timbul bebagai dugaan. Dalam klarifikasi pada PNS/ASN yang bolos itu, Inspektorat juga meminta Kepala BKD langsung turun memberikan evaluasi, apakah alasan yang diberikan itu benar atau hanya mengada-ada. Jika memang ditengarai menagda-ada, maka PNS/ASN itu bakal diberi sanksi tegas sesuai dengan PP 53 tahun 2010.

Namun, lanjutnya, dari hasil inspeksi Itwilkot belakangan dia menilai, kinerja PNS/ASN yang ada di Surabaya sudah mulai membaik. Sebab, jumlah PNS/ASN yang melanggar tidak begitu banyak dibandingkan tahun sebelumnya.

Meski demikian, dirinya tetap mengingatkan agar setiap pegawai tidak lagi mencoba berbuat hal yang bersifat melanggar. “Saya kira semua pegawai sudah paham benar dengan aturan ini. Jika melanggar, sanksinya sudah menunggu. Apalagi, sanksi yang ada di PP 53 tahun 2010 ini lebih berat dibandingkan PP sebelumnya,” katanya.

Terpisah, hal senada juga disampaikan Kepala BKD Surabaya, Yayuk Eko Agustin. Ia  akan ikut mengevaluasi PNS/ASN yang ditengarai bolos tanpa alasan. Jika alasan mereka tidak masuk kerja hanya mengada-ada, BKD siap memberikan sanksi. “Tapi, akan kami lihat dulu apa hasil klarifikasi itu,” ujarnya.

Pakde Karwo, sapaan akrabnya juga menuturkan, akan melihat terlebih dahulu data kepegawaian para PNS/ASN yang bolos tanpa keterangan itu. Ia meminta kepada Inspektorat dan Assisten IV untuk menyelesaikan persoalan bolosnya para PNS/ASN itu. Jika ada PNS/ASN yang sudah memiliki track record buruk dan seringkali membolos, Gubernur tak segan memberikan sanksi yang berat.  “Dilihat historinya, kalau memang baru pertama kali akan kita bina, tetapi jika sudah berulang kali melakukan pelanggaran serupa akan kami beri  punichment,” katanya.



Posting Pusat Pengumuman CPNS Indonesia (PPCI) lainnya:



There Is 1 Response So Far. »

  1. I just want to say I am just new to blogs and definitely enjoyed this web-site. Most likely I’m going to bookmark your blog . You amazingly have wonderful articles. Thank you for sharing your blog site.