Home » Uncategorized » 14 Ribu PNS Kehilangan Dana Tunlok Senilai Rp 17 Miliar

Memasuki triwulan terakhir tahun 2011 ini, 14 ribu Pegawai Negeri Sipil (PNS/ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Subang dipastikan tidak akan menerima dana tunjangan lokal (tunlok).Hal itu terjadi karena pemkab tidak akan melakukan perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) tahun 2011, sedangkan dalam APBD murni, anggaran untuk tunlok hanya dialokasikan hingga bulan September.

Artinya, ribuan PNS/ASN dalam tiga bulan ke depan tidak akan menerima tunlok. Padahal dana tersebut sangat dibutuhkan untuk memenuhi berbagai keperluan hidup.

“Pada tahun ini, tidak ada perubahan APBD. Dengan demikian, semua penggunaan anggaran mengacu kepada APBD murni,” kata Sekretraris Daerah Subang, Rahmat Solihin, Kamis (20/10).

Dikatakan, dalam APBD murni, para penyusun anggaran hanya mengalokasikan dana tunlok hingga September 2011. sedangkan untuk Oktober, November, dan Desember dana tunlok tidak masuk dalam Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) dan Daftar Penggunaan Anggaran (DPA). Dengan demikian, para PNS/ASN tidak mungkin memperoleh tunlok hingga akhir masa anggaran.

Disebutkan Rahmat, tunlok yang dibayarkan bagi para PNS/ASN nilainya bervariasi disesuaikan dengan kepangkatan dan golongan masing-masing pegawai. Namun, jika diakumulasikan nilai tunlok untuk 14 ribu PNS/ASN tiga bulan ke depan jumlahnya mencapai Rp 17 miliar.

“Pada saat ini, jumlah uang sebesar itu cukup memberatkan. Oleh karena itu, kami mengimbau agar para PNS/ASN mengecangkan ikat pinggang,” ujar Rahmat.

Pengumuman tentang tidak adanya dana tunlok dalam triwulan terakhir itu, secara diam-diam dikeluhkan oleh para PNS/ASN. Pada umumnya mereka menyesalkan kebijakan para pengelola anggaran tersebut. Sejumlah PNS/ASN mengaku sudah merencanakan dana tunlok akan digunakan untuk membayar utang ke bank.

Salah seorang PNS/ASN di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Subang yang identitasnya minta dirahasiakan mengatakan, sebagian besar PNS/ASN kecewa dengan pemberitahuan dari sekda tersebut. Pasalnya, dana tunlok tersebut sangat berarti bagi pegawai kecil seperti dirinya.

“Saya punya tunggakan cicilan utang ke bank. Jika tunlok dihapus, bagaimana saya membayar utang,” kata dia.

Apalagi, sambung dia, tunjangan lokal yang tidak terbayarkan itu, tak bisa dirapelkan tahun depan. Dengan kata lain, tunlok tersebut bakal hangus.

Sementara itu, Kepala Bidang Perencanaan Program pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan Subang, Hendrawan, mengaku dapat memahami kondisi keuangan pemkab. “Kendati harus pontang-panting mencari uang untuk membayar utang ke bank, kami bisa memahami hal ini. Pemkab bukan tidak mau membayar tunlok, karena RKA dan DPA tuntok hanya disiapkan hingga Sepetember lalu,” kata Hendrawan.

Menurut dia, pada zaman orde baru semua urusan gaji dan tujangan pegawai menjadi tanggung jawab pemerintah pusat. Namun saat ini hal tersebut dikelola oleh masing-masing daerah, sehingga segala kesulitan menganai anggaran ditanggung oleh daerah bersangkutan.

Disebutkan juga, sebagai PNS/ASN eselon III, dirinya mendapatkan dana tunlok sebesar Rp 3,9 juta per bulan. Tunlok tersebut merupakan upah tambahan di luar gaji yang bertujuan untuk mendorong para pegawai agar lebih sungguh-sungguh dalam menjalankan tugas masing-masing.” Karena ada dana tunlok itu kami berani pinjam unag ke bank,” kata dia.

Dihubungi terpisah, Kepala Bagian Hubungan Masyarakat (Humas) Setda Subang, H. E. Kusdinar, membenarkan saat ini anggaran belanja Pemkab Subang mengalami defisit hingga Rp 50 miliar. Agar defisit anggran itu tidak mengganggu rencana pembangunan, maka pengelola anggaran memangkas alokasi anggaran yang dinalai bukan skala prioritas.

“Dalam APBD murni, anggaran Pemkab Subang menembus angka Rp 1,2 triliun. 72 % habis untuk kebutuhan belanja pegawai. Sementara sisanya untuk belanja publik,” tutur Kusdinar.

Kusdinar berharap, kondisi keungan pemkab pada 2012 mendatang akan membaik. Dengan demikian, tunlok para PNS/ASN kembali bisa teranggarkan. Ketika ditanya kisaran nilai tunlok yang diterima masing-masing pegawai, Kusdinar mengatakan, pejabat eselon II B biasanya menerima tunlok Rp 7 juta per bulan dan pejabat eselon III A, Rp 4,5 juta per bulan. Meski begitu, para pegawai tidak menerima utuh tunlok tersebut karena harus dipotong pajak sebesar 15 %.



Posting Pusat Pengumuman CPNS Indonesia (PPCI) lainnya:



Comments are closed.