Home » Uncategorized » 35 Ribu Tuna Netra Minta Perhatian Pemprov Sulsel

Persatuan Tuna Netra Indonesia (Pertuni) Sulsel berharap Pemprov Sulsel lebih memperhatikan kaum tuna netra dalam proses pembangunan.
Salah satunya akses untuk mengambil bagian dari seleksi penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS/CASN).
Selama ini diskriminasi bagi para tuna netra kerap dirasakan. Padahal dalam sejumlah contoh, tuna netra juga layak diberdayakan jika benar-benar memiliki potensi.
Demikian sebagian isi curhat dari Pertuni yang disampaikan saat beraudiensi, Sekprov Sulsel, HA Muallim, di ruang kerjanya.
Sekretaris Pertuni, Hezkiel menjelaskan, Pertuni yang beranggotakan sekitar 35 ribu orang ini merasakan diskriminasi terhadap para tuna netra.
“Jumlah kami sekitar 35 ribu orang dan itu yang telah tercatat dalam data base kami. Kami meminta Pemprov Sulsel lebih pro aktif memberdayakan kami. Termasuk untuk menjadi PNS/ASN,” harapnya.
Banyak diantara kami berkemampuan layaknya masyarakat normal dan bahkan telah ada yang berkiprah sebagai PNS/ASN. Kami juga berharap Pemprov bisa mengakomodir kemampuan yang kami miliki, seperti pijat dan sebagainya termasuk memaksimalkan Sekolah Luar Biasa (SLB),” papar Hezkiel.
Selain curhat, di kesempatan itu Pertuni juga memperkenalkan jajaran kepengurusan periode 2011-2016.
Muallim juga mendengarkan secara rinci curhat salah seorang guru di Bulukumba yang merupakan anggota dari Pertuni. Menurutnya, kehadirannya sebagai PNS/ASN di Bulukumba hingga golongan IIIB saat ini, penuh dengan liku-liku. Karena sebelumnya sempat berdialog sengit dengan angggota DPRD yang menyatakan dirinya tak layak sebagai PNS/ASN karena memiliki kekurangan fisik.
“Ini bukti dari diskriminasi terhadap tuna netra. Padahal sakit rohanilah yang banyak merusak bangsa dan negara. Karena cacat fisik juga justru bisa menjadi presiden,” tegasnya.
Sekprov Sulsel, HA Muallim dikesempatan itu menegaskan, apa yang telah ditunjukkan dan dilakukan para anggota Pertuni, menunjukkan kemandirian yang harus mendapatkan apresiasi tinggi.
Berbagai keahlian dimiliki, bahkan mengungguli orang yang lengkap dan normal secara fisik. Sebut saja, keahlian komputer, pijat, akupuntur, dan kemampuan berbahasa asing secara aktif.
”Jika memang aturan memperbolehkan, para tuna netra layak untuk memperoleh akses menjadi CPNS/CASN. Muallim berjanji akan mempelajari secara lebih detail tentang aturan untuk pengangkatan pegawai, termasuk tentang cacat fisik serta mengkoordinasikannya dengan Kemendagri,” ujarnya.
Insya Allah, lanjut Muallim, dia akan perjuangkan ke BKN dan Menpan. Termasuk mempertegas tentang aturan mengenai sakit yang dimaksud sebagai kriteria bagi CPNS/CASN.
”Menurut saya, cacat bukan sakit. Prinsipnya Pemprov sangat memperhatikan penyandang cacat, termasuk tuna netra. Terbukti dengan telah disiapkannya sejumlah fasilitas khusus penyandang cacat di kantor gubernur,” tegas Muallim.



Posting Pusat Pengumuman CPNS Indonesia (PPCI) lainnya:



Comments are closed.