Home » Uncategorized » Ada Pembayaran Gaji Ganda bagi Pegawai Negeri Sipil

DPRD Padang mendesak Inspektorat Kota Padang mengusut dugaan pembayaran gaji double pegawai negeri sipil (PNS/ASN) di Kecamatan Lubukkilangan, berinisial SY. Inspektorat menilai ini kesalahan birokrasi. Sementara, Pol PP menolak untuk disalahkan karena merasa sudah melewati prosedur. Penerimaan gaji double selama enam bulan itu, disinyalir karena kelalaian dari pimpinan satuan kegiatan perangkat daerah (SKPD), tempat pegawai tersebut sebelumnya bernaung. Akibatnya, keuangan daerah dirugikan Rp 20 juta. Untuk diketahui, SY sebelum bertugas di Kecamatan Lubukkilangan, bertugas di Satpol PP. “Ini kesalahan fatal. Inspektorat harus mengusut tuntas persoalan ini.

Jangan sampai ini terjadi lagi. Mutasi di lingkungan Pemko kan sering terjadi. Kami tidak mau ada lagi PNS/ASN yang membobol kas daerah dengan cara yang  tidak  terpuji,” ujar anggota Pansus Belanja tidak Langsung DPRD Padang, Januardi  Sumka, kepada  wartawan kemarin (20/ 9).

Dia menyebutkan, peristiwa ini baru terungkap saat DPRD melakukan evaluasi belanja Pol PP Padang. Dari laporan belanja Pol PP terdapat adanya  pembayaran gaji terhadap mantan PNS/ASN Satpol PP yang telah dipindahkan ke Lubukkilangan (Luki). Setelah dikroscek pengusulan anggaran belanja, juga terdapat pembayaran gaji dan tunjangan yang sama terhadap PNS/ASN Pemko itu. “Kami melihat koordinasi lintas SKPD di Pemko tak jalan. PNS/ASN yang bersangkutan harus mengembalikan dana itu ke kas daerah lagi dan kami minta Inspektorat melakukan tindakan tegas terhadap ulah SY,” ucapnya. Kepala Kantor Pol PP Padang, Yadrison  menolak bertanggung jawab terhadap ulah  yang dilakukan oleh mantan pegawainya itu. Katanya, dia telah membuat Surat Keterangan Penghentian Pembayaran (SKPP) pembayaran gaji. SY tidak menyerahkan SKPP pada pimpinan di tempat tugasnya yang baru. Akibatnya, Camat Luki tetap mengalokasikan gaji untuk yang bersangkutan.

“Oknum itu yang salah. Sesuai protapnya, kami sudah keluarkan SKPP-nya, tapi dia (SY, red) tak jujur dan menyimpan SKPP itu untuk kepentingan sendiri. Artinya, yang bersangkutan kan sudah  punya niat tidak baik untuk mengakali menerima gaji ganda. Persoalan ini kan sudah diserahkan ke Inspektorat. Tentunya kita lihat dulu lah bagaimana kasus ini berjalan,” tukasnya.

Jelasnya, dia baru mengetahui persoalan ini setelah adanya surat dari camat Luki yang meminta agar Pol PP membayar gaji SY karena pihak kecamatan tidak punya uang untuk membiayainya. Setelah menerima surat, dia baru mengetahui oknum SY menerima gaji ganda. “Sejak dua bulan lalu, yang bersangkutan sudah menerima gaji satu saja. SY berjanji membayar kembali uang  yang telah dipakainya. Alasannya, melakukan hal itu karena butuh uang. Kalau alasan itu dipakai tentu tak masuk akal, sebab semua orang pasti  butuh uang,”  terangnya.

Informasi yang Yadrison terima, oknum PNS/ASN tersebut saat ini juga dipromosikan untuk menduduki jabatan sebagai kepala seksi di kelurahan. Sebelumnya, oknum SY hanya menjabat  sebagai staf di Luki. “Tentunya karena yang bersangkutan telah berbuat curang, harapan kami Inspektorat segera mengusut hal ini dan memberikan sanksi tegas terhadap SY. Saya minta DPRD tidak mengaitkan persoalan ini pada Satpol PP. Kami berharap usulan penganggaran belanja kami tetap diproses. Rasanya terlalu berlebihan jika DPRD  tidak mau membahas Rencana Anggaran Kegiatan (RKA) Pol PP hanya karena ulah SY,” tuturnya.

Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPKA) Padang, Syahrul juga membenarkan informasi tersebut. Selama 6 bulan, SYmenerima gaji double. Total kerugian negara akibat peristiwa tersebut sebesar Rp 20 juta. “Memang benar informasi itu. Pegawai  itu menerima gaji ganda sejak Feberuari sampai Juli. Agustus yang bersangkutan tidak lagi menerima gaji ganda,”  tuturnya.

Kelalaian Birokrasi
Kepala Inspektorat Kota Padang, Nasir Ahmad menyebutkan, laporan terhadap perilaku oknum SY telah diproses di Inspektorat. Untuk saat ini, dia belum dapat memberikan keterangan karena pihaknya perlu menyelidiki terjadinya peristiwa. Nasir menilai terjadinya peristiwa ini karena kelalaian dari pimpinan SKPD SY terdahulu. Seyogianya dalam aturan surat dinas, pengiriman surat dinas itu dilakukan secara resmi, bukan dititipkan lewat SY.

“Kalau surat dinas seperti SKPP itu harusnya bukan dititipkan ke SY. Kalau urusan dinas, ya  diselesaikan dengan urusan kedinasan pula. Bukan dititipkan begitu saja. Ini jelas kelalaian dan itu fatal akibatnya. Tentunya nanti kami akan minta keterangan sejumlah pihak dengan kasus ini. Pastinya yang bersangkutan wajib mengembalikan dana yang telah dipakainya,” ucapnya.

Disingung sanksi bagi SY, Nasir belum bisa menyebutkan. “Tunggulah proses pemeriksaan selesai dulu. Untuk pemberian sanksi itu tidak kapasitas saya, tapi pimpinan. Pastinya akan ada sanksi untuk orang yang bersalah. Ini baru kasus pertama yang ditangani inspektorat terkait penerimaan gaji double ini,”  katanya. (*)



Posting Pusat Pengumuman CPNS Indonesia (PPCI) lainnya:



Comments are closed.