Home » Uncategorized » Aturan Status Pegawai KPK Perlu Direvisi

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 63 Tahun 2005 tentang Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia Komisi Pemberantasan Korupsi diharapkan segera direvisi. Hal ini dikarenakan substansi dalam PP itu dinilai memiliki kelemahan yang mengganggu kerja internal KPK.  Harapan itu disampaikan Penasihat KPK, Abdullah Hehamahua, dalam diskusi di Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Kamis (13/10/2011). Apa saja kelemahan itu?

Abdullah menjelaskan, status penyidik, jaksa, atau auditor yang bekerja di KPK hanya “pinjaman” dari institusi asal. Karier mereka tetap ditentukan oleh institusi masing-masing. Permasalahan muncul ketika kasus “cicak versus buaya” yang menjerat dua pimpinan KPK, Chandra M Hamzah dan Bibit Samad Riyanto.

“Mereka (para penyidik-jaksa) dianggap oleh instansi asal sebagai pengkhianat, tapi kemudian di KPK diangggap sebagai orang sana sehingga konflik batin,” jelas Abdullah.

Masalah lain muncul ketika penyidik atau jaksa menangani perkara yang melibatkan pemimpin instansi mereka masing-masing. Abdullah berharap agar polisi, jaksa, atau auditor yang dipekerjakan di KPK dapat menjadi pegawai tetap KPK. Terkecuali bagi mereka yang ingin kembali ke institusinya.

Masalah selanjutnya, kata calon pimpinan KPK itu, pegawai negeri sipil yang bekerja di KPK harus membayar pajak penghasilan. Padahal, sesuai aturan, pajak PNS/ASN dibayar pemerintah.



Posting Pusat Pengumuman CPNS Indonesia (PPCI) lainnya:



Comments are closed.