Home » Uncategorized » Banyak Penyalahgunaan Rumah Dinas

Penyalahgunaan rumah dinas marak terjadi di lingkungan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan kementerian, baik di pusat maupun daerah. Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Haryono Umar meminta Kementerian Keuangan lebih proaktif melakukan penertiban aset-aset negara, termasuk rumah-rumah dinas tersebut.

“Harus ada penertiban karena selama ini laporan pemerintah selalu disclaimer akibat aset-aset tidak jelas. Ini yang harus diperjelas. Kalau punya negara harus dikembalikan. Ini dipertegas saja. Yang harus proaktif adalah Kementerian Keuangan karena aset ini dia yang mengatur,” kata Haryono di Jakarta, Jumat (4/11/2011).

Menurut Haryono, sejak 2008 hingga sekarang, KPK telah menyelamatkan 681 rumah dinas dan 45 bidang tanah yang nilainya mencapai hampir Rp 3 triliun. “Itu dari 20 kementerian dan BUMN. Kalau TNI dan Polri belum (termasuk),” ujarnya.

Staf Fungsional Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara, Adlinsyah M Nasution, mengatakan, penyalahgunaan itu dilakukan dengan mengubah status kepemilikan rumah atau tanah negara menjadi milik pribadi. Salah satu modusnya dengan menjadikan pengelolaan rumah atau tanah itu di bawah sebuah yayasan yang memang diperbolehkan undang-undang.

“Dikelola oleh yayasan, lama-lama hilang jadi milik masing-masing. Sekarang Gedung Mandala Wanabakti itu sedang dalam proses pengembalian. Contoh lain di Bank Indonesia dan Telkom. Mereka berdalih itu untuk yayasan. Ada undang-undang yang menyatakan boleh untuk pendidikan. Nanti kalau sudah dialihkan, lama-lama jadi swasta, itu persoalannya,” papar Adlinsyah.

Ia menambahkan, modus lain yang kerap digunakan untuk mengalihkan kepemilikan rumah itu adalah dengan menetapkan bahwa suatu rumah atau tanah tidak termasuk dalam wilayah yang tidak boleh dialihkan statusnya. Ini biasanya terjadi pada rumah di wilayah universitas, rumah sakit, atau bandara.

“Misalnya, mereka punya sertifikat hak pakai per wilayah, biasanya rumah dosen dengan universitas berada dalam satu wilayah. Dalam ketentuan, itu tidak boleh dialihkan. Ternyata banyak dialihkan dengan cara dinyatakan oleh senat bahwa rumah dinas ini tidak termasuk dalam sertifikat wilayah kampus. Namun secara fisik, kami cek di Badan Pertanahan Nasional, itu masih satu wilayah,” ujarnya.

Meskipun demikian, menurut Haryono, tindakan pengalihan status kepemilikan rumah negara ini belum dapat digolongkan sebagai tindak pidana korupsi. Pada umumnya, mereka yang menempati rumah dinas, mulai dari level menteri hingga karyawan, biasanya enggan pindah karena merasa nyaman atau tidak mau rugi atas biaya perbaikan rumah yang telah mereka keluarkan. Namun, ada juga yang menggunakan rumah dinas atau tanah milik negara tersebut untuk bisnis.

“Yang lebih kami sorot adalah mantan-mantan direksi yang tinggal di Dago (Bandung) dan membuatnya menjadi tempat usaha. Kalau yang itu, kita harus mencari solusi yang baik dan manusiawi,” ujar Haryono.



Posting Pusat Pengumuman CPNS Indonesia (PPCI) lainnya:



There Are 5 Responses So Far. »

  1. I simply want to say I am just all new to blogging and site-building and absolutely loved you’re blog site. Probably I’m likely to bookmark your blog . You surely have terrific stories. Thanks for sharing with us your webpage.

  2. We are likely to try to fix the mailing address/billing address thing.

  3. Practically all this discussion on Siri amazes me. How can anybody rightly refer to a fairly uncomplicated voice recognition software program as artificial intelligence?

  4. Hey, thanks for the article.Much thanks again. Want more. by this link

  5. You obviously know what youre talking about, why waste your intelligence on just publishing videos to your blog whenever you might be giving us some thing enlightening to read? Heya i’m for the very first time here.