Home » Uncategorized » Beda Pendapat Warnai Soal Penerimaan CPNS/CASN di Sumut

MEDAN (Berita): Sejumlah Badan Kepagawaian Daerah (BKD) di Sumatera Utara mengklaim tidak ada masalah dalam proses penerimaan calon pegawai negeri sipil (CPNS/CASN) formasi 2009 di daerah mereka, meski BKD Sumut dan DPRD Sumut justru memiliki pendapat berbeda. Persoalan penerimaan CPNS/CASN di Sumut mengemuka pada rapat kerja Komisi A DPRD Sumut dengan BKD Sumut dan BKD kabupaten/kota di Medan, Selasa [12/01].

Rapat dengar pendapat yang dipimpin Ketua Komisi A DPRD Sumut tersebut dihadiri Kepala BKD Sumut Arsyad Lubis, sementara pimpinan BKD kabupaten/kota banyak yang tidak hadir. Di awal rapat Arsyad Lubis memaparkan secara umum berbagai permasalahan dalam penyelenggaraan seleksi penerimaan CPNS/CASN di Sumut, namun kemudian dibantah oleh hampir seluruh BKD kabupaten/kota.

Hanya BKD Kabupaten Nias Barat, Nias Utara, Nias Selatan dan Gunung Sitoli yang mengaku memilikimasalah, terutama terkait surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara yang menunda pengeluaran nomor induk pegawai di daerah mereka.

Anggota Komisi A Syamsul Hilal mengatakan, akar permasalahan dalam proses penerimaan CPNS/CASN di daerah itu lebih karena kerja sama yang dijalin pemkab/pemko dengan perguruan tinggi di luar Uiversitas Sumatera Utara (USU).

Menurut dia, kesepakatan kerja sama antara pemkab/pemko dengan perguruan tinggi di luar USU itu tidak transparan, sehingga membuka celah bagi terjadinya berbagai pelanggaran karena sulitnya pengawasan. Dia mencontohkan kerja sama Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah dengan Universitas Gajah Mada (UGM), dimana UGM hanya membuat soal, sedangkan pemeringkatan dan pengumuman hasil ujian menjadi kewenangan pemkab. ?Ada kesan pemda yang tidak bekerja sama dengan USU berkepentingan untuk melakukan KKN,? kata politisi dari PDI Perjuangan itu. Syamsul mengungkapkan, masalah yang paling menonjol dalam proses penyelenggaraan seleksi CPNS/CASN di daerah itu adalah maraknya isu suap.

Namun dia meyakini BKD dan panitia tidak akan melakukan pelanggaran jika tidak ada tekanan dari atasan mereka. ?Isu ini tidak akan muncul begitu saja tanpa ada penyebab. Bahkan ada isu kepala daerah menerima Rp 100 juta dari setiap CPNS/CASN yang dinyatakan lulus. Kalau tidak ada api, mana mungkin ada asap, tegasnya.

Sehubungan dengan itu ia mendesak DPRD Sumut membentuk panitia khusus (pansus) untuk menyelidiki sejumlah permasalahan yang terjadi dalam proses penerimaan CPNS/CASN 2009 di daerah itu. Dalam rekomendasinya, Komisi A DPRD Sumut menyatakan akan menyampaikan sejumlah masalah yang ditemukan ke Badan Kepegawaian Negara (BKN).

Salah satu harapan yang akan disampaikan ke BKN adalah terkait revisi peraturan Kepala BKN yang mengatur kerja sama dengan perguruan tinggi negeri. Ke depan diharapkan kerja sama harus lebih khusus diatur dengan perguruan tinggi setempat.(irm)



Posting Pusat Pengumuman CPNS Indonesia (PPCI) lainnya:



Comments are closed.