Home » Uncategorized » Belanja Pegawai Tambah Rp 51 Miliar

Pendapatan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) Padang ditetapkan sebesar Rp 1,2 triliun. Dibanding APBD murni, APBD-P mengalami kenaikan sebesar 9,04 persen. Sebelumnya, APBD murni hanya Rp 1.174.095.688.659. Kontribusi ini karena adanya peningkatan pendapatan asli daerah.

Enam fraksi di DPRD Padang menyetujui penetapan ranperda APBD-P yang diusulkan Pemko. Enam fraksi itu Partai Persatuan Demokrat, Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Persatuan Pembangunan Bulan Bintang (PPPBB), Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura), Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Golkar.

“Kami menyetujui Ranperda APBD-P yang diusulkan Pemko disetujui menjadi perda. Namun kami minta, Pemko tetap mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang telah  ditetapkan,” ujar juru bicara Fraksi Golkar, Jumadi Sabtu dini hari (1/10).
Pada APBD-P terjadi peningkatan belanja tidak langsung akibat penambahan belanja pegawai Rp 51 miliar. Dengan begitu, total belanja  pegawai pada APBD-P menjadi Rp 792,6 miliar.

Besarnya alokasi dana untuk pegawai, harus dibarengi peningkatan kinerja PNS/ASN.
“Masih banyak keluhan masyarakat tentang buruknya pelayanan instansi pemerintah. Untuk itu, kepada pegawai, kami imbau meningkatkan kinerja dan fungsi pelayanan kepada masyarakat sesuai tugas pokok dan fungsi,” ujarnya.

Mencermati Permendagri 12/2008  dan Perwako 21/2011 tentang Tambahan Penghasilan, Fraksi Partai Golkar mendesak pemberian tambahan penghasilan jangan hanya untuk pejabat eselon. “Dari hasil evaluasi kami, ada SKPD yang menerima tambahan penghasilan tiga kali di 2011. Sementara ada SKPD yang satu kali dan bahkan tidak ada menerima tambahan penghasilan sama sekali. Ke depan,  fraksi kami minta tambahan penghasilan harus memperhatikan aspek pemerataan,” ucapnya.

Perhatikan Skala Prioritas
Juru bicara dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Arnedi Yarmen menyebutkan, fraksinya juga menyetujui Ranperda APBD-P. Dia berharap, dalam pembuatan program dan kegiatan memperhatikan skala prioritas, sehingga sesuatu yang mesti dianggarkan ternyata disampaikan setelah pembahasan RKA mendekati final.

Juru bicara  fraksi  Partai Persatuan Pembangunan Bulan Bintang (PPPBB) Irwan Fikri juga setuju pengesahan APBD-P 2011. “Kami tidak mau lagi mendengar teriakan SKPD-SKPD yang mengeluhkan listrik, air, telepon diputus dan lain sebagainya pada beberapa bulan menjelang habisnya tahun anggaran. Dalam penyusunan anggaran ke depan, hendaknya Pemko lebih fokus   memperhatikan infrastuktur di daerah Padang pinggir kota yang cenderung terabaikan,” tukasnya.

Wakil Wali Kota Padang, Mahyeldi Ansharullah menyebutkan, penyusunan APBD telah melakukan perencanaan terpadu dan terkoordinasi melalui musyawarah perencanaan pembangunan daerah, penerapan anggaran berbasis kinerja dan penyusunan keuangan sesuai standar akuntansi pemerintahan.



Posting Pusat Pengumuman CPNS Indonesia (PPCI) lainnya:



Comments are closed.