Home » Uncategorized » BNP2TKI Imbau Pemda Ikut Lindungi TKI Sebelum ke Luar Negeri

Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) berharap pemerintah daerah ikut mewujudkan perlindungan TKI sebelum berangkat ke luar negeri di wilayahnya masing-masing. Upaya melindungi TKI dapat dicapai jika dimulai pelayanan yang baik sejak di dalam negeri.

“BNP2TKI selalu mengajak unsur pemerintah daerah baik provinsi dan kabupaten/kota, untuk bersama-sama membenahi akar masalah TKI mulai di dalam negeri. Agar saat bekerja di negara penempatan para TKI bisa terlindungi keberadaannya,” kata Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) Moh Jumhur Hidayat.

Menurut Jumhur, peranan Pemda dalam melindungi TKI harus dilakukan secara dini, antara lain memperketat proses keberangkatan calon TKI ke luar negeri melalui pelayanan kelengkapan dokumen. Sehingga, tidak ada lagi calon TKI yang mengalami pengabaian ataupun pemalsuan dokumen, apalagi diatur pemberangkatannya oleh calo yang kerap merugikan TKI dan keluarganya.

“Kita semua harus memastikan calon TKI yang akan bekerja di luar negeri melalui dokumen resmi dan diketahui pemerintah setempat atau Dinas Tenaga Kerja daerah,” jelas Jumhur.

Jumhur mengatakan dengan mengupayakan kelengkapan dokumen calon TKI maka pemerintah daerah telah memberi andil besar pada perlindungan TKI, selain menjaga kemuliaan para TKI. Hal itu, katanya, terkait kemartabatan dan perlindungan TKI di luar negeri sangat ditentukan oleh seberapa baik proses penempatan atau perlindungan dininya sewaktu masih di tanah air.

Jumhur menambahkan, BNP2TKI sejauh ini bekerjasama pemerintah daerah dalam membangun sistem pelayanan TKI online yang menghubungkan pendataan proses rekrut dan dokumen keberangkatan TKI, antara kantor Disnaker di berbagai provinsi dengan Sistem Komputerisasi Tenaga Kerja Luar Negeri (Sisko TKLN) yang terpusat di kantor BNP2TKI.

“Dengan kerjasama online ini proses dokumen calon TKI akan sama-sama tercatat dan diketahui secara pasti, di samping tidak akan terjadi pemalsuan data calon TKl ke luar negeri,” kata Jumhur.

Data-data para TKI itu, lanjut Jumhur, juga terkoneksi dengan perwakilan RI di luar negeri (KBRI/KJRI), demi memudahkan pelayanan perlindungan TKI di luar negeri dan untuk menjamin kemartabatan para TKI di masing-masing negara penempatan.

Jumhur selanjutnya menyatakan, pemerintah daerah harus bersikap tegas terhadap perusahaan pengerah jasa TKI yaitu Pelaksana Penempatan TKI Swasta (PPTKIS) guna terlaksananya pelayanan kelengkapan dokumen calon TKI yang benar dan prosedural.

“Pemda juga diharapkan memberi perhatian yang baik bagi pelatihan calon TKI yang berkualitas dan bermartabat di daerahnya,” ujarnya.

Pada sisi lain, Jumhur menyebutkan keberangkatan TKI ke luar negeri harus memenuhi pemeriksaan kesehatan yang layak serta pemeriksaan psikologi, yang programnya sudah bersifat online dengan BNP2TKI.

Kegiatan sosialisasi pencegahan TKI ilegal dengan kesenian tradisional diselenggarakan BNP2TKI di 5 provinsi khususnya di 8 daerah yaitu Serang, Banten (11/11), Pringsewu, Lampung (12/11), Sragen dan Batang, Jawa Tengah (18-19/11), serta Sukabumi dan Karawang, Jawa Barat.



Posting Pusat Pengumuman CPNS Indonesia (PPCI) lainnya:



Comments are closed.