Home » Uncategorized » CPNS/CASN JABAR: Pemkab Sukabumi Tolal Moratorium 2011

Pemerintah Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat menolak diterapkannya penghentian sementara (moratorium) Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS/CASN). Pasalnya, kabupaten terluas se-Jawa dan Bali ini masih kekurangan pegawai.

“Kita berharap pemerintah pusat tidak menerapkan moraorium secara nasional, temasuk di kita. Sebab, moratorium CPNS/CASN tidak bisa diberlakukan secara nasional mengingat jumlah penduduk, pegawai dan luas masing-masing daerah berbeda,” kata Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Sukabumi, Adjo Sardjono usai melaksanakan upacara pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan Sekda di Gedung Negara Pendopo Kabupaten Sukabumi, Kamis (29/7).

Dijelaskan Adjo, rata-rata secara nasional jumlah pegawai dengan jumlah penduduk sebesar 2 persen. Artinya, dengan jumlah penduduk di Kabupaen Sukabumi sebanyak 2,3 juta idealnya dibutuhkan pegawai sekitar 23 ribu orang. Sementara jumlah PNS/ASN, kata Adjo, saat ini hanya 16.300 orang.

“Jadi jumlah PNS/ASN di kita belum mencapai satu persen apabila dibandingkan dengan jumlah penduduk. Kalau tidak salah dengan jumlah PNS/ASN saat ini untuk belanja pegawai mencapai Rp800 miliar,” terang mantan Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Sukabumi ini.

Lebih lanjut Adjo menegaskan, kekurangan pegawai hampir merata di semua organisasi perangkat daerah (OPD). Belum lagi tenaga pendidik, terutama untuk tingkatan SMP dan SMA. Tak hanya itu, tenaga medis dan audit juga masih banyak kekurangan.

Kendati demikian, Pemkab Sukabumi saat ini tengah melakukan pendataan sesuai arahan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara. “Nanti setelah didata akan dilakukan analisa. Namun, intinya kita akan membenahi kinerja internal agar ke depannya pelayanan dapat lebih optimal,” tandasnya.

Sementara, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Sukabumi, Suwanda Somawinata mendukung keluarnya kebijakan moratorium CPNS/CASN. Alasannya, dengan moratoirum CPNS/CASN akan menghemat anggaran belanja pegawai.

“Kita sangat mendukung adanya moratorium CPNS/CASN. Sebab, saat ini bukan jumlah yang harus ditambah melainkan kualitas atau pelayanan yang perlu ditingkatkan,” katanya.

Dijelaskan Wanda, sapaan akrab Sowanda Somawinata, moratorium CPNS/CASN berimbas kepada penghematan anggaran. Disebutkannya, dari APBD 2011, sekitar 70% terkuras untuk biaya tidak langsung (BTL), salah satunya belanja pegawai. Sementara sisanya merupakan anggaran biaya langsung (BL) untuk kepentingan rakyat. (sule/sir)-poskota

Download Soal-Soal CPNS/CASN Indonesia



Posting Pusat Pengumuman CPNS Indonesia (PPCI) lainnya:



There Are 3 Responses So Far. »

  1. Setuju penghentian terhdap penerimaan CPNS sementara, CPNS hanya sebagai ajang bisnis, pasaran di Kab. Sukabumi 40 – 60jt, sudah bukan rahasia umum lagi. kinerja CPNS Kab.Sukabumi benahin dulu, jng terus tambah pegawai tp kinerjanya tambah kendor. PNS di Sukabumi banyak yg bolos dalam 1 minggu paling hanya 2 hari masuk. Kerja sebagai PNS hanya sebagai sambilan, makan gaji buta saja, selebihnya memiliki bisnis diluar. Coba sekali2 dari pusat sidak ke Kab.Sukabumi. Parah. Adjo Sardjono dipertanyakan ijazah S1 & S2 nya.

  2. Iya betul, hentikan saja penerimaan CPNS di Kabupaten Sukabumi. CPNS hanya dijadikan sebagai ajang Bisnis Pribadi saja. Bahkan ada yang mematok sampai 70jt untuk bisa lolos PNS Kabupaten Sukabumi. Saya bisa tujukin siapa saja yang sering bermain jadi Calo CPNS. Terutama dari BKD berlomba – lomba menjadi Calo CPNS. Makannya tidak heran jika PNS di Kabupaten Sukabumi hidup bermewah – mewahan. Jika mengandalkan gaji tidak akan mungkin PNS memiliki beberapa mobil dan rumah mewah. Stop saja penerimaan CPNS di Kabupaten Sukabumi.

  3. Menurut saya sebenarnya masalah utama dari hal ini bukan penghentian rekrut cpns atau tidaknya. Kalau memang toh sukabumi masih kekurangan pegawai pns (dilihat dari sensus yg telah dilakukan), perekrutan cpns seharusnya jangan dihentikan. Masalah utama dalam kasus ini adalah tindakan yang tidak tegas kepada para Pejabat Koruptor yang sangat terhomat. Itu seyogyanya jadi “PR” khusus untuk pihak2 terkait. Sehingga gara2 masalah ini, orang yg seharusnya bisa jadi cpns berkualitas yg murni mengandalkan OTAK dan WAWASANNYA dalam menjalani setiap tes cpns manjadi tersingkir oleh oknum bodoh yg tidak bertanggungjawab yg hanya bisa mengandalkan UANG saja untuk bisa masuk jadi cpns. Alhasil, para cpns yg terpilih adalah orang2 yg tidak layak, yang hanya berorientasi pada rupiah, bukan pada KEMAJUAN BANGSAnya sendiri. Harusnya kita bisa memahami makna dari kalimat “Right Man in the Right Place”.

    STOP KORUPSI & NEPOTISME.