Home » Uncategorized » DKI Jamin Lapangan Kerja Bagi Penderita AIDS – Berita Jakarta

Sebagai bentuk dukungan moril terhadap penderita HIV/AIDS agar bisa bangkit dan bersosialisasi dengan masyarakat, Pemprov DKI Jakarta berkomitmen menjamin lapangan kerja bagi penderita HIV/AIDS. Bahkan, Pemprov DKI tidak akan segan-segan memberi sanksi denda Rp 500 juta kepada perusahaan yang masih menolak pengidap penyakit tersebut.

Ancaman sanksi denda Rp 500 juta diberikan bagi perusahaan yang menutup pintu bagi kelompok masyarakat tersebut. Ketentuan tersebut telah tertuang dalam Peraturan Daerah (Perda) Perda No 5 tahun 2008 tentang HIV/AIDS dan Undang-Undang Ketenagakerjaan,? ujar Deded Sukendar, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) DKI Jakarta, Jumat (16/12).

Dengan adanya aturan tersebut, menjadi bukti konsistensi Pemprov DKI Jakarta terhadap persamaan hak bagi warganya. Tidak terkecuali hak mendapat pekerjaan yang layak bagi penderita HIV/AIDS. ?Tidak ada alasan bagi perusahaan menolak memperkerjakan penderita HIV/AIDS. Selama mereka memenuhi persyaratan, perusahaan wajib menerimanya,? tegasnya.

Ia menambahkan, DKI Jakarta selama ini cukup konsen terhadap persoalan HIV/AIDS. Berkat upaya keras Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam menekan jumlah penderita HIV/AIDS dan penularannya, Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo mendapatkan penghargaan dari Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Muhaimin Iskandar, sebagai Pembina Terbaik Tingkat Nasional Bidang Kepedulian Terhadap HIV/AIDS di Tempat Kerja yang diberikan, Kamis (15/12) malam. Gubernur DKI Jakarta merupakan satu-satunya pimpinan daerah yang menerima penghargaan tersebut.

Penghargaan di bidang pembinaan HIV/AIDS ini merupakan kedua kalinya diterima Gubernur DKI Jakarta. Sebelumnya, pada 31 Januari 2011, Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo juga menerima Penghargaan Penanggulangan HIV/AIDS dari Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat dalam acara Millenium Development Goals (MDGs).

Gubernur DKI Jakarta, Fauzi Bowo, menyatakan terima kasih atas penilaian yang diberikan Kemenakertrans terhadap upaya yang telah dilakukan dirinya beserta jajaran Pemprov DKI dalam mengatasi dan mencegah penyebarluasan HIV/AIDS serta memberikan perlindungan kepada orang dengan HIV/AIDS (ODHA).

?Kita terus bekerja keras untuk menyosialisasikan strategi penanggulangan HIV/AIDS kepada masyarakat. Komisi Penanggulangan HIV/AIDS Daerah (KPAD) DKI harus terus memberikan pemahaman yang benar terkait penularan virus ini. Sehingga orang tidak salah kaprah langsung menjauhi ODHA,? tandasnya.

Upaya yang dilakukan, ungkapnya, selain memberikan alokasi anggaran yang cukup besar untuk upaya penanggulangan dan pencegahan HIV/AIDS, juga menyediakan pengobatan alternatif menggunakan metadon yang kini tersedia di beberapa puskesmas di Jakarta.

Di Jakarta sendiri, sambungnya, saat ini telah terdapat 85 rumah sakit yang siap melayani ODHA secara gratis jika pasien yang bersangkutan memiliki kartu JPK-Gakin dan SKTM. Selain itu, Dinas Kesehatan DKI Jakarta juga telah memiliki alat tes pendeteksi HIV di 44 puskesmas kecamatan, 54 rumah sakit swasta, dan 6 rumah sakit umum daerah (RSUD). Totalnya, Pemprov DKI telah memiliki 104 lokasi dari 772 lokasi alat pendeteksi HIV di Indonesia. Hal itu dilakukan untuk mencapai target tahun 2012 yaitu mencegah 36 ribu kasus infeksi baru di tahun 2012. Selain itu, DKI Jakarta juga merupakan provinsi pertama yang memiliki Perda tentang HIV/AIDS yakni Perda No 5 tahun 2008 tentang HIV/AIDS.



Posting Pusat Pengumuman CPNS Indonesia (PPCI) lainnya:



There Is 1 Response So Far. »

  1. A big thank you for your article post.Thanks Again. Really Cool. buy accutane