Home » Uncategorized » DPR Berdebat Mengenai Standarisasi Gaji Tenaga Honorer atau Pegawai non-PNS

Pembahasan rancanan undang-undang aparatur sipil negara (RUU ASN) antara pemerintah dengan Komisi II DPR masih alot. Pemerintah terkesan hati-hati untuk memutuskan produk hukum itu. Padahal aturan ini penting, diantaranya soal standarisasi gaji tenaga honorer atau pegawai non-PNS/ASN.
Saking alotnya pembahasan RUU ASN, pemerintah dan DPR belum sepakat untuk urusan-urusan sepele. Seperti penggunaan istilah tenaga honorer atau non-PNS/ASN. "Pilihan istilahnya sementara ini antara PTT (pegawai tidak tetap) atau pegawai non-permanen," ujar Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Eko Sutrisno.

Eko mengatakan, posisi RUU ASN ini cukup strategis sehingga tidak bisa diselesaikan ala kadarnya. Di internal pemerintahan sendiri, yang melibatkan sejumlah kementerian, Eko mengatakan materi RUU ASN masih terus digodok. Dia mengatakan pemerintah tidak bisa mengambil resiko negatif, apalagi berkaitan dengan jumlah PNS/ASN (pegawai negeri sipil) yang mencapai 5,6 juta jiwa.
Menurut pejabat asal Kabupaten Tranggalek, Jawa Timur itu, dalam RUU ASN ini juga dibahas soal nasib tenaga honorer. Istilah tenaga honorer ini untuk mempermudah penyebutan, soalnya istilah yang resmi belum dikeluarkan. Eko menuturkan jika dalam RUU ASN ini sebelum mulai bekerja, tenaga honorer wajib meneken kontrak.
Dalam kontrak ini, tertuang jelas soal upah atau gaji yang akan mereka terima. Melalui sistem ini, akan berlaku standarisasi upah bagi tenaga honorer. Tidak seperti sekarang, dimana gaji honorer sangat beragam. Mulai dari Rp 200 ribu per bulan, hingga hampir Rp 1 juta per bulan walaupun tidak banyak jumlahya.
Eko mengatakan aturan pengangkatan tenaga honorer atau non-PNS/ASN dalam RUU ASN ini harus dibahas secara matang. Dia mengatakan, kasus menumpuknya tenaga honorer hingga hampir 1 juta jiwa saat ini tidak boleh terulang di masa mendatang.
Dia mengatakan, banyaknya tenaga honorer seperti yang sekarang ini muncul bisa berakibat fatal. Diantaranya mereka ujung-ujungnya selalu meminta diangkat menjadi CPNS/CASN. Celakanya, mereka minta diangkat langsung menjadi CPNS/CASN tanpa tes. Alasannya, mereka merasa sudah mengabdi puluhan tahun.
Menurut Eko, melalui RUU ASN ini pemerintah akan memangkas pintu masuk rekrutmen tenaga honorer yang saat ini banyak sekali. "Coba lihat, saat ini kepala sekolah atau kepala yayasan saja bisa mengangkat tenaga honorer. Nanti tidak bisa seperti ini," katanya. Proyeksi siapa yang berhak mengangkat tenaga honorer ini akan diputuskan dalam pengesahan RUU ASN.
Selain membatasi pintu masuk menjadi tenaga honorer, RUU ASN ini nantinya akan membatasi juga posisi-posisi pekerjaan yang boleh diisi tenaga honorer. Eko mengatakan, tenaga honorer ini nantinya hanya akan digunakan untuk posisi-posisi strategis. "Istilah kami hanya untuk tenaga-tenaga ahli yang langka," kata dia.
Misalnya ketika saat ini pemerintah dan DPR sedang menggodok RUU ASN, maka pemerintah bisa mengangkat tenaga honorer yang ahli dibidang manajemen kepegawaian atau aparatur negara. Dimana tenaga honorer ini hanya terikat kontrak sampai pembahasan RUU rampung.
Aturan ini otomatis merubah kecenderungan penempatan posisi tenaga honorer saat ini. Seperti diketahui, saat ini tenaga honorer hampir tersebar di segala lini. Mulai dari supir, tukang kebun, staf tata usaha (TU), hingga guru, perawat, dan bidan.



Posting Pusat Pengumuman CPNS Indonesia (PPCI) lainnya:



There Are 8 Responses So Far. »

  1. Sudah banyak masyarakat di negara RI ini yang menderita !!! Pengangguran, kemiskinan, sekolah mahal, biaya rumah sakit mahal, tidak punya tempat tinggal, seharusnya para pemimpin-pemimpin kita bisa lebih bijaksana membantu masyarakatnya agar mendapat kehidupan yang lebih baik.
    saya sangat sedih mendengar seorang pemimpin membuat kebijakan/aturan yang mempersulit rakyat kecil

  2. Ya Kasihan rakyat(generasi muda) yang butuh pekerjaan, mereka berada pada posisi yang lemah, karena bisa saja hanya masuk menjadi pegawai Honorer saja dimintai duit puluha juta, Pendidikannya Duit, lulus duit lagi , padahal gaji honorer itu dibawah UMR lokal, bisanya pekerjaannya lebih berat dari yang sudah PNS. Tolong Pikirkan itu Pak, jangan ribut melulu masalah Korupsi yang tidak merata.

  3. tolonglah gaji guru honor dinaikkan,,,,gaji guru honor hanya cukup buat beli permen saja….

  4. Hal yang paling susah adalah mencari kerja.
    saya punya teman yang bekerja di SMPN SATAP Pakis Kecamatan Tambakromo Kab. Pati.
    awal masuk sebelum mengajar di mintai uang buat administrasi UPTD setempat sebesar 5 jt dan setelah mengajar honor selama 1 tahun Rp. 74.000
    padahal tempat sekolahnya jauh, memakan waktu 45 menit dan di daerah pegunungan.

  5. ass….kepada para pemangku kebijakan mohon:
    1.perjelas lagi istilah guru yang yg blm PNS yg mengajar baik di sekolah swasta atau di sekolah negeri?
    2.karena guru yg blm PNS semuanya tidak dibiayai langsung oleh APBN/APBD tapi semuanya mendapatkan gaji dari BOS yang gajinya dihitung dari banyaknya jumlah jam mengajar guru tsb. tapi pas ada kebijakan untuk validasi, kenapa guru-guru di sekolah swasta sama sekali tidak termasuk? kan sama-sama mengabdi untuk mencerdaskan anak bangsa.
    3. mohon kalau kebijakan itu jangan membeda-bedakan antara guru non PNS baik yang mengajar di sekolah swasta atau di negeri, itu gak adil pak yang kami rasakan!
    4. mohon ada aturan untuk gaji guru non PNS?

  6. Bener-bener pemerintah kurang peka terhadap rakyatnya, Justru banyak PNS di instansi saya yang kerjanya cm ngobrol, baca koran dan pulang tapi gaji dan tunjangannya selangit, tapi untuk pegawai honornya dah kerjaannya banyak malah ada jd bendahara, tapi honornya cm bisa untuk beli nasi bungkus doang. cb turun ja pemerintah langsung ke masing-masing instansi, cek skill pegawainya satu persatu, lebih banyak mana yang memahami kerjaan sama yang tidak.TerLalu!!!

  7. katanya tenaga honorer dapat gaji,tenaga sukarela tak dapat gaji.pertanyaannya ada diperhatikan kinerja mereka2 ini mana yg berdedikasi dng PNS. kalaulah diperhatikan mana pantas digaji, pikiran juga tiap tahun sarjana dihasilkan PT/PTS untuk calon guru sarjana harus ada sertifikat PPG.Logiskah S.Pd dan Sarjana non pendidikan jadi calon guru harus ada Sertifikat PPG, kalau si S.Pd calon guru juga harus ada Sertikat PPG dimana letak kesarjanaan Pendidikan mereka itu artinya S.Pd dihasilkan oleh PT2 yg dikelola orang2 pura2 sarjana pendidikan,sarjana bohongan pantas pendidikan dinegeri ini bobrok karena pendidik2 bodoh masa ia sudah diakui sarjana pendidikan harus lagi dididik profesi guru. Kalau gitu hai pak menteri orang2 yg sudah bergelar Sarjana tak berkompetensi atau sejak pak menteri punya gagasan ini semua tamatan PT bergelar sarjana non kompetensi kalau mau kerja di instansi pemerintah didik dulu untuk ambil sertifikasi kompetensi misal Sarjan berkompetensi hukum konyol,S tata negara konyol atau sarjana pendidikan matematika konol atau tidak konyol dan lain2 sarjana berkompetensi tertentu tidak konyol atau konyol pak menteri atau boleh juga kompetensi pembantu konyol pak menteri

  8. kepada pihak yang berwenang mohon kejelasan nya,butuh berapa lama dari tenaga honiorer sampai di angkat jadi PNS,saya jadi tenaga honorer dari 1 januari thn.2006 sampai saat ini