Home » Uncategorized » Efektifkan Moratorium CPNS/CASN dengan alasan kontrol Dana Alokasi Umum (DAU)

Pemerintah berencana menerapkan moratorium perekrutan pegawai negeri sipil (PNS/ASN) untuk menekan biaya rutin belanja aparatur. Tidak hanya itu, pemerintah pun bisa melakukannya dengan kontrol atas penggunaan dan alokasi Dana Alokasi Umum (DAU).

“Kalau mau efektifkan moratorium Penerimaan PNS/ASN, pemerintah harus memulainya dari kontrol DAU. Kalau DAU bisa dikontrol, daerah tidak bisa seenak hati menyerap PNS/ASN, kan gaji mereka nanti dari DAU,” kataManajer Hubungan Eksternal Komite Pemantau Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) Robert Endi Jaweng, saat dihubungi, Minggu (17/7) malam.

Sayangnya, kata dia, besaran DAU ditentukan berdasarkan kebutuhan daerah.

“Akibatnya, semakin tinggi kebutuhan pembiayaan gaji PNS/ASN, semakin tinggi pula alokasi DAU dari pusat,” ujar Robert.

Inilah yang menyebabkan, kata dia, pemerintah derah seenaknya melakukan perekrutan PNS/ASN di daerah tanpa mempertimbangkan aspek finansial, karena APBN melalui DAU menjamin ketersediaan dana untuk membiayai gaji PNS/ASN di daerah.

Karena itu, menurut dia, DAU bisa menjadi instrumen pemerintah pusat untuk mengendalikan jumlah PNS/ASN di daerah dengan cara mengatur batasan penggunaan dana DAU yang dialokasikan untuk gaji PNS/ASN.

Download Soal-Soal CPNS/CASN Indonesia



Posting Pusat Pengumuman CPNS Indonesia (PPCI) lainnya:



There Is 1 Response So Far. »

  1. Tidak masuk akal adany moratium cpns, karena akan timbul dampak perekrutan tenaga kontrak yg notabene lebih berkompeten perekrutan drpd pengambilan tenapa kotrak. Lagipula apbd msg2 daerah itu tdk disamakan. Karena. Msg2 daerah berbeda2 jmlh penduduk, kawasan yg strategis, dll