Home » Uncategorized » Hukuman untuk PNS yang Langgar PP No 53/2010

Tuntutan masyarakat terhadap peningkatan kinerja dan pelayanan Pegawai Negeri Sipil (PNS/ASN) seiring sejalan dengan pelaksanaan reformasi birokrasi. Karena itulah semua PNS/ASN di Kutai Kartanegara (Kukar) dituntut lebih disiplin. Peraturan juga memberi kewenangan bagi kepala SKPD dan pejabat di atasnya untuk menjatuhkan hukuman disiplin.
Demikian dikatakan Deputi Bidang Bina Kinerja dan Perundang-undangan  Badan Kepegawaian Negara Drs Kuspriyomurdono Msi saat memberi materi di acara Sosialisasi PP 53 tahun 2010 kepada seluruh kepala SKPD di lingkungan Setkab se-Kukar, di Ruang Serba Guna Kantor Bupati, Kamis (8/9).
Ia juga menjelaskan tentang beberapa tingkatan dan jenis hukuman disiplin, di antaranya hukuman disiplin ringan berupa teguran lisan, teguran tertulis dan pernyataan tidak puas secara tertulis. Tahap berikutnya hukuman disiplin sedang, di antaranya penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 tahun, penundaan kenaikan pangkat selama 1 tahun, dan penurunan pangkat yang setingkat lebih rendah selama 1 tahun.
Kemudian untuk hukuman disiplin berat berupa penurunan pangkat yang setingkat lebih rendah selama 3 tahun, pemindahan dalam rangka penurunan jabatan dalam jabatan setingkat lebih rendah, pembebasan jabatan, pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS/ASN dan pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS/ASN.
Mengenai kewajiban PNS/ASN datang, pulang dan melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan jam kerja dan tentang kerterlambatan akan dihitung secara kumulatif dan dikonversi 1 hari kerja sama dengan 7 setengah jam. Dalam hal PNS/ASN tidak masuk kerja secara terus-menerus, meskipun telah dipanggil 2 kali tetapi tetap tidak hadir, PNS/ASN tersebut dijatuhi hukuman disiplin tanpa melalui pemeriksaan dan jenis hukumannya berdasarkan jumlah hari ketidakhadiran secara kumulatif.
Ia juga menambahkan tujuan penjatuhan hukuman disiplin pada prinsipnya bersifat pembinaan, yaitu untuk memperbaiki dan mendidik PNS/ASN yang melakukan pelanggaran disiplin agar yang bersangkutan mempunyai sikap menyesal dan berusaha tidak mengulangi serta memperbaiki diri pada masa yang akan dating. Ini juga mengajarkan kepada PNS/ASN yang lain tidak melakukan pelanggaran disiplin. Dalam akhir penjelasannya Kuspri berharapsetelah sosialisasi ini para PNS/ASN bisa lebih memahami dan mematuhi PP No 53.



Posting Pusat Pengumuman CPNS Indonesia (PPCI) lainnya:



Comments are closed.