Home » Uncategorized » Kemenkeu dan ESDM diminta patuhi UU dan audit BPK

Kementerian Keuangan maupun Kementerian ESDM diminta untuk melaksanakan Undang-Undang (UU) Nomor 17 tentang Pengelolaan Keuangan Negara dan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait pembelian sisa 7 persen divestasi saham PT Newmont Nusa Tenggara (NNT).

“Pemerintah harusnya menjalankan dan melaksanakan UU yang ada dan audit BPK. Sebaiknya MoU pembelian sisa saham oleh Pusat Investasi Pemerintah (PIP) dibatalkan dan kemudian diserahkan pada daerah,” kata Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, Harry Azhar Aziz di Jakarta, Selasa.

Harry Azhar Aziz menambahkan, pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (Pemrov NTB) diminta untuk fokus pada persiapan pembelian sisa saham itu.

“Persiapan yang matang, terbuka, dan transparan, akan membuktikan bahwa daerah dalam hal ini Pemrov NTB siap membeli saham tersebut,” tambah politisi dari Partai Golkar itu.

Ia menambahkan, langkah Kementerian ESDM yang menyerahkan soal kisruh pembelian saham PT NNT kepada Kementerian Hukum dan HAM, hanyalah akal-akalan. Sebab, sudah ada hasil audit BPK yang sebenarnya dapat dijadikan rujukan.

“Kalau begitu, pemerintah cari-cari alasan untuk melanggar UU. Lembaga seperti DPR RI dan BPK sudah tidak dihargai, lalu mau bagaimana kelanjutan hubungan kelembagaan negara kita?” tanyanya.
Sementara itu, anggota Komisi XI DPR RI dari FPDIP, Arif Budimanta, mengungkapkan, pemerintah secara konstituional harus ikut dan tunduk hasil audit BPK soal Newmont. Karena pembelian saham itu memang harus seizin DPR.

“Mengapa meminta izin saja sungkan? Apakah pemerintah serius soal Newmont ini? kata Arif.

Oleh karena itu, ia meminta kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk bersikap tegas kepada Menteri Keuangan dan Menteri ESDM untuk mematuhi dan menjalankan UU dan hasil audit BPK tersebut.

“Karena sudah menyangkut soal kelembagaan, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono harus bersikap tegas. Berdasarkan hasil audit BPK, sebaiknya Presiden memerintahkan pembatalan pembelian saham oleh PIP dan kemudian menyerahkan pada daerah. Presiden SBY jangan sampai dinilai membiarkan kedua menteri tersebut melanggar UU,” ujar Arif.
Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dari NTB, Ratu Ganefi mengatakan,  Pemerintah Daerah NTB sangat berminat membeli saham Newmont.

“Pemrov NTB pun sudah siap. Daerah harus diberi kesempatan untuk menambah kepemilikan saham sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan rakyat dari hasil tambang ini” pungkas Ratu Ganefi.



Posting Pusat Pengumuman CPNS Indonesia (PPCI) lainnya:



Comments are closed.