Home » Uncategorized » Kisah Percaloan CPNS/CASN yang Diduga Melibatkan Mantan Anggota DPRD

ADALAH Asep Sentana, warga Perumahan Tanjungraya Permai, Bandarlampung, yang menjadi korban. Dia saat itu menjadi salah satu peserta tes CPNS/CASND Kabupaten Pringsewu. Formasi yang diikutinya adalah penata laporan keuangan dengan nomor peserta 15-824-0178. Tetapi, pada November 2009, dia dinyatakan tidak lulus.

Satu minggu setelah pengumuman kelulusan, saudaranya, Rusli, datang membawa angin sejuk. Menurut Rusli, Bustami yang merupakan PNS/ASN di KUA Tanggamus dapat membantunya menjadi PNS/ASN. Rusli dan Bustami adalah teman kuliah saat di IAIN Raden Intan. Karena ingin menjadi PNS/ASN, Asep menerima tawaran Rusli. ’’Rasanya saat itu seperti mendapat durian runtuh Mas,” ungkap pria kelahiran Negarabatin, 4 Juni 1983, itu kepada Radar Lampung belum lama ini.

Pria yang meminta dipanggil Yosep itu kemudian meminta Rusli mempertemukan dirinya dengan Bustami. Ketika bertatap muka, Bustami meminta nomor tanda peserta ujian penerimaan CPNS/CASND sebagai salah satu syarat untuk diajukan ke Badan Kepegawaian Negara (BKN) di Jakarta nantinya.

Satu minggu kemudian, Bustami kembali datang dan memintanya melengkapi berkas-berkas lainnya. Yakni surat keterangan sehat dari dokter dan bebas narkoba dari Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Abdul Moeloek. Juga kartu tanda pencari kerja dan surat keterangan berkelakuan baik dari kepolisian. ’’Nah, pada saat melengkapi berkas itulah, Bustami mengatakan biayanya Rp140 juta yang diberikan jika surat keputusan (SK) PNS/ASN nanti keluar,” terang Yosep.

Dia kemudian menunjukkan sebagian syarat yang telah diserahkannya pada Bustami. Kartu pencari kerja bernomor 0801-050310-1381. Kartu yang dikeluarkan secara resmi oleh Dinas Tenaga Kerja Kota Bandarlampung tersebut disahkan dan diperiksa kebenarannya oleh Drs. Ahmad Suwandi. Sedangkan surat keterangan sehat dan bebas narkoba disahkan oleh dr. A. Elina Lifda., M.H. Tertulis keperluannya adalah untuk melengkapi berkas CPNS/CASN yang dikeluarkan pada 11 Januari 2010.

Belum lagi menerima SK PNS/ASN, Bustami kembali mendatangi Yosep. Ia meminta uang Rp2 juta sebagai down payment (DP) untuk mengantarkan berkas-berkas keperluan dirinya sebagai proses awal menjadi PNS/ASN ke Jakarta.

’’Pada saat dia minta uang itu, saya masih di Waykanan. Sehingga yang menyerahkan duit pacar saya, Rosfitriyani. Uang diserahkan di lapak koran milik Rusli,” bebernya sembari menunjukkan kuitansi pembayaran. Kuitansi ditandatangani Bustami di atas meterai Rp6.000.

Selang beberapa bulan, Bustami kembali datang. Kali ini jumlah yang diminta tak tanggung-tanggung, Rp120 juta. ’’Kata Bustami, kalau saya tidak menyerahkan uang, PNS/ASN saya akan dibatalkan. Mau tidak mau saya cari pinjaman sana-sini,” ungkapnya. Bustami mengatakan, kekurangannya Rp20 juta dapat dilunasi setelah Yosep menerima SK. ’’Saya serahkan uang tersebut di rumahnya Bustami. Saya benar-benar percaya kepadanya bisa menjadikan saya sebagai PNS/ASN,” jelasnya.

Kepercayaan Yosep semakin tinggi lantaran saat mengantarkan uang Rp120 juta, ia bertemu Hi. Syahdan, mantan anggota DPRD Lamsel periode 2004-2009. ’’Syahdan-lah yang menurut Bustami sebenarnya membantu saya,” tambah Yosep. Penyerahan uang disaksikan Rusli. ’’Ini bukti pembayaran uang itu,” ujarnya.

Tercatat di kuitansi tertanggal 16 Maret 2010 tersebut, Yosep menyerahkan uang Rp120 juta tersebut kepada Hi. Syahdan. Kuitansi yang digunakan untuk pembayaran titipan sebagai pinjaman juga dibubuhi tanda tangan Hi. Syahdan di atas meterai Rp6.000.

Alumnus Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Satu Nusa angkatan 2007 tersebut tentu berharap penuh dirinya segera menjadi PNS/ASN. Namun dari waktu ke waktu, kejelasan tak kunjung datang. Berkali-kali ditanyakan, Bustami selalu menenangkannya.

Karena tidak ada kejelasan, Yosep meminta kembali uangnya. Namun bukan uang yang didapat, tetapi nada ancaman. Bustami mengancam jika uang dikembalikan, Yosep diminta untuk membuat surat pengunduran diri dan sanggup tidak menjadi PNS/ASN seumur hidup. ’’Dari sana, saya tidak jadi meminta uang saya dikembalikan,” jelasnya.

Hingga pada Juli 2010, dia kembali mempertanyakan pengangkatan dirinya menjadi PNS/ASN. Giliran Hi. Syahdan menyarankan dia pergi ke Jakarta untuk menemui petugas di BKN yang mengurusi pengangkatan menjadi PNS/ASN. Nah di Jakarta, menurut Yosep, dirinya bertemu Agus, yang mengaku petugas BKN.

’’Saya berangkat dengan Syahdan dan Bustami untuk menemui Agus. Waktu itu pertemuan kami saya ingat di Apartemen Gardenia. Semua ongkos pulang pergi dan penginapan saya yang tanggung,” keluhnya.

Namun sayang, walaupun sudah bertemu Agus, dia belum mendapat kepastian. Agus hanya meminta dirinya bersabar karena pengangkatan baru bisa dilakukan pada Agustus 2010. ’’Namun ternyata hingga Oktober 2010, saya belum juga diangkat,” tuturnya 

Dikarenakan terlalu banyak janji yang sudah dilanggar, Yosep melapor ke polisi pada Maret 2011. ’’Mereka memang sudah mengembalikan uang saya senilai Rp105 juta. Sisanya Rp17 juta dijanjikan 25 Mei lalu. Namun tidak ada kejelasan hingga sekarang,” sesalnya.

Hi. Syahdan yang ditemui Radar Lampung (Grup JPNN) enggan menanggapi. Menurutnya, persoalan tersebut sudah selesai. ’’Itu urusan kecil. Sebenarnya sengketa lahan dan bisnis antara Rusli dan Yosep. Sekarang mereka sudah jadi keluarga, jadi tidak ada lagi persoalan demikian. Itu urusan mereka berdua dan masuk ke saya dan kini sudah selesai,” kilahnya kepada Radar.

Syahdan tidak menampik Yosep melaporkan kasus tersebut kepada yang berwajib. Tetapi versinya, laporan Yosep bukan penipuan, melainkan sengketa lahan. ’’Saya memang sudah dimintai keterangan terkait masalah itu satu kali di Polresta Bandarlampung,” bebernya. Senada, Bustami yang ditemui di rumahnya di Jl. Untung Suropati, Bandarlampung, enggan menanggapi.

Pengamat hukum Lampung Heni Siswanto, S.H., M.H. menganggap masih terkotaknya pikiran masyarakat untuk memiliki sumber penghasilan besar dan jaminan hari tua adalah salah satu sebab profesi PNS/ASN laris manis. Sehingga menjadi magnet tersendiri bagi orang yang tidak bertanggung jawab untuk memanfaatkan situasi dan kondisi yang ada. Dari sana sering menimbulkan permasalahan, termasuk persoalan seperti dialami Yosep.

Jika memang ditemukan bukti permulaan yang cukup telah terjadi tindak pidana penipuan, sesuai pasal 378 KUHP, yang bersangkutan akan diganjar hukuman paling lama empat tahun. ’’Meski yang bersangkutan telah mengembalikan kerugian pun proses hukumnya tetap, tidak bisa dihapuskan. Artinya, penyidik memiliki hak untuk meneruskan perkara tersebut,” tandas akademisi dari Unila ini. (rul/c1/dea)

Download Soal Ujian CPNS/CASN Indonesia



Posting Pusat Pengumuman CPNS Indonesia (PPCI) lainnya:



Comments are closed.