Home » Uncategorized » Komisi A Sesalkan Pemprov Biarkan PNS Melanggar Hukum

Sejumlah kasus pelanggaran hukum terungkap dengan pelaku PNS/ASN di lingkungan Pemprov Riau, namun sejauh ini mereka yang bersalah tak pernah dihukum. Ketua Komisi A DPRD Riau Bagus Santoso menyesalkan sikap Pemprov Riau yang selalu membiarkan terjadinya pelanggaran hukum yang dilakukan PNS/ASN. Sejumlah kasus pelanggaran hukum terjadi ,namun tidak pernah ada sanksi tegas terhadap pelaku, sehingga pelanggaran-pelanggaran terus terulang. Kasus pelanggaran hukum terakhir terjadi dalam bentuk pungutan liar (Pungli) yang dilakukan PNS/ASN Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Riau saat menyerahkan SK PNS/ASN dan CPNS/CASN kemarin.

"Saya tidak sekedar menyesalkan, tetapi menilai kinerja Pemprov Riau dalam mewujudkan good goverment dan clean goverment semakin buruk. Bukanya jalan di tempat, malah mundur," kritik Bagus saat berbincang dengan riauterkini di Pekanbaru, Selasa (19/4/11).
Sikap pembiaran Pemprov Riau terhadap tindak pelanggaran hukum yang dilakukan PNS/ASN di lingkungannya, menurut Bagus menjadi preseden buruk bagi upaya penciptakan kinerja aparatur pemerintahan yang profesional dan bersih.
Selama ini, nilai Bagus, Pemprov Riau timpang dalam menerapkan penilaian terhadap kinerja PNS/ASN. Untuk reward jelas dilakukan, terbukti dengan seringnya pemberian penghargaan kepada PNS/ASN, namun untuk vonis atau hukuman bagi PNS/ASN pelanggar, nyaris tak pernah dilakukan. "Mustahil bisa diwujudkan kinerja aparatur yang profesional dan bersih kalau tak berimbang antara reward dan vonis," kritiknya lagi.
Lebih lanjut Bagus meminta Inspektorat Provinsi Riau untuk memperbaiki kinerja dalam meluruskan penyimpangan yang dilakukan PNS/ASN di lingkungan Pemprov Riau. "Seharuskan inspektorat lebih maksimal dalam menjalankan tugas, agar penyimpangan yang dilakukan PNS/ASN bisa ditekan," sarannya.
Diakhir pembicaraan, Bagus juga meminta Gubernur Riau M Rusli Zainal untuk lebih tegas dalam menegakan disiplin terhadap aparatur pemerintah yang melanggar hukum.
Sebagai data tambahan, sejumlah kasus pelanggaran hukum yang diduga terjadi dan dilakukan PNS/ASN di lingkungan Pemprov Riau adalah dugaan suap penerimaan 150 anggota Satpol PP pada 2009. Kasus ini diduga melibatkan Kepala Satpol PP Muchtar Amin yang terbukti melanggar prosedur pengeluaran SK pengangkatan personil Satpol PP, sehingga ada 10 personil yang dinyatakan lulus, kemudian dibatalkan. Meskipun bersalah, namun Moro, panggilan akrab Muchtar Amin tak pernah dijatuhi sanksi.
Kemudian kasus penyewaan lahan pabrik biodiesel di Siak Hulu untuk pembuatan tuak oleh oknum PNS/ASN Badan Penelitian dan Pengembangan Riau. Kasus ini juga menguap tanpa ada sanksi bagi pelakunya.
Demikian juga dengan kasus suap sekaligus penipuan yang dilakukan Kasi Bidang Penindakaan Satpol PP Iryanto. Ia mengakui menerima uang lebih dari Rp 200 juta dari 8 orang yang diiming-iminginya diangkat menjadi personil Satpol PP Riau. Kasus ini juga tak ada sanksi jelas



Posting Pusat Pengumuman CPNS Indonesia (PPCI) lainnya:



Comments are closed.