Home » Uncategorized » Kualitas PNS tergantung Rekrutmen

Kualitas PNS/ASN tergantung Rekrutmen. Pengetatan rekrutmen Calon Pengawai Negeri Sipil (CPNS/CASN) oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negera dan Reformasi Birokrasi (Kemen PAN-RB), dinilai dapat meningkatkan kompetensi para abdi negara di daerah. Persyaratan tersebut di antaranya melampirkan hasil analisis jabatan, hasil analisis beban kerja dan proyeksi kebutuhan PNS/ASN lima tahun ke depan.
Pengamat kebijakan publik dari Universitas Indonesia (UI), Andrinof A Chaniago menilai, pengetatan persyaratan pengusulan CPNS/CASN berdampak positif bagi daerah untuk jangka panjang. Dengan persyaratan baru tersebut, rekrutmen CPNS/CASN akan lebih terencana dan sesuai kebutuhan. “Ini langkah maju. Jika ini dikeluhkan pemerintah daerah, justru itu pemerintah daerah yang malas. Yang jelas ini kemajuan,” katanya.
Menurutnya, akar masalah banyak PNS/ASN tak berkualitas, berawal pada proses rekrutmen yang salah. “Untuk itu, perlu dibenahi proses rekrutmen, setelah itu pembinaan dan penguatan serta sistem promosinya. Dengan persyaratan baru itu, ini akan mengatasi sistem rekrutmen yang salah itu,” ujarnya.

Pengamat kebijakan publik dari Universitas Negeri Padang (UNP) Padang, Eka Vidya Putra mengatakan, persyaratan baru tersebut sudah menjadi keharusan. “Dengan syarat itu kita tahu apa sih kebutuhan pemda,” ujarnya. Penerimaan CPNS/CASN selama ini sarat KKN karena tidak adanya analisis kebutuhan PNS/ASN dan jabatan. “Harus ada ketegasan, jika memang dibutuhkan, maka rekrutmen harus dibuka. Demikian sebaliknya. Persoalannya sekarang apakah pemda di Sumbar sudah punya data itu. Selama ini, penempatan PNS/ASN banyak tidak sesuai dengan substansi keilmuannya. Selain itu, lemahnya proses pembinaan karena tidak ada standar kinerja PNS/ASN,” jelasnya.Sementara itu, anggota Komisi I DPRD Sumbar, Rafdinal, mengimbau pemda di Sumbar memang segera menyiapkan persyaratanj yang dibutuhkan dalam mengajukan CPNS/CASN tahun ini.
Menurutnya, pengetatan persyaratan rekrutmen CPNS/CASN dapat melahirkan PNS/ASN berkualitas dan sesuai dengan kebutuhan di lapangan.
“Memang persoalan analisis jabatan inilah yang lemah. Mestinya ada langkah-langkah untuk meningkatkan profesionalitas PNS/ASN, misalnya melalui pemberdayaan oleh Badan Diklat. Persoalan dasar PNS/ASN di Sumbar ini, hendaknya menjadi bahan kajian Badan Diklat,’’ ujarnya.
Dia juga berharap ada pemetaan PNS/ASN di Sumbar. Untuk melihat sejauh mana kualitas PNS/ASN di Sumbar.

Tetap Moratorium
Sementara itu, mantan Sekprov Sumbar Rusdi Lubis menyarankan agar pemerintah tidak memaksakan untuk melakukan penerimaan CPNS/CASN tahun ini. ”Saya sangat setuju Sumbar melakukan moratorium sementara. Jika analisisi jabatan sudah dilakukan dengan benar baru dilakukan penerimaan kembali,” sarannya.

Jika tetap memaksakan diri melakukan penerimaan CPNS/CASN tahun ini, seharusnya memiliki kajian analisis jabatan yang benar. “Kalau memang dibutuhkan tidak apa-apa ada penerimaan tahun ini. Tapi yang jadi pertanyaan, apakah saat ini Sumbar membutuhkan PNS/ASN baru atau tidak,” imbuhnya.

Dia menilai persyaratan analisis jabatan, sangat penting untuk mengetahui berapa pegawai yang dibutuhkan, jenisnya dan sifat pekerjaannya.
Terkait kualitas PNS/ASN Sumbar yang sering dikeluhkan Gubernur Irwan Prayitno, menurut Rusdi Lubis, kekurangan itu dapat diperbaiki dengan cara meningkatkan kinerja PNS/ASN. ”Ini kewajiban seorang pimpinan mendidik dan membimbing. Kalau memang setelah dibina dan dibimbing tetap juga tidak memberikan hasil positif, PNS/ASN bersangkutan harus diberikan sanksi,” tuturnya.



Posting Pusat Pengumuman CPNS Indonesia (PPCI) lainnya:



Comments are closed.