Home » Uncategorized » LSM Fitra Duga Ada Kongkalikong Kebijakan Pemeriksaan Kargo

Kementerian Perhubungan, dituding telah melakukan kongkalikong dengan perusahaan swasta, dalam kebijakan pengoperasian Regulated Agent (RA), untuk pemeriksaan keamanan, kargo yang akan dikirim oleh pesawat udara, untuk trayek domestik dan internasional.

Menurut Koordinator Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Sekretariat Nasional Forum Indonesia untuk Transparasi Anggaran (Fitra), Ucok Sky Kadhafi, bentuk dari kongkalikong tersebut, adalah pihak swasta, yang menjadi RA, diizinkan oleh Kementerian Perhubungan menentukan tarif sendiri pemeriksaan keamanan terhadap kargo-kargo tersebut.

“Menurut kita, ada kongkalikong antara pejabat Kemenhub dengan perusahaan swasta yang menjadi RA,” tutur Ucok dalam jumpa pers yang digelar di Bakoel Coffee, Jakarta, Minggu (4/12/2011).

Perusahaan swasta RA dapat menentukan tarif pemeriksaan keamanan kargo sendiri, menurutnya tertuang dalam payung hukum, SKEP No 255/IV/2011, Tentang Petunjuk Teknis Pemeriksaan Kargo yang dikeluarkan oleh Kementerian Perhubungan.

“SKEP 255, perusahaan bisa menentukan tarif sendiri, jadi bisa beda-beda (antara tiap RA), baik domestik dan internasional,” ujarnya.

Ia membeberkan, saat ini, tarif pemeriksaan keamanan kargo, yang diterapkan oleh 6 perusahaan swasta yang menjadi RA berbeda-beda, dengan perkiraan kisaran Rp 440 hingga Rp 1.050 per kilogram.

Namun harga tersebut, terlampau tinggi bila dibandingkan dengan negara-negara lain yang juga menerapkan pengoperasian RA.

“Padahal di Singapura, hanya menerapkan tarif sebesar Rp 140 per kilogram, bahkan di Thailand, gratis,” katanya.

Selain itu, prosentase penerimaan dari sektor pemeriksaan kargo antara perusahaan swasta RA dengan Pemerintah, ungkap Uchok tidak jelas, dan tidak diatur di dalam SKEP 255.

“Seharusnya masuk pajak tarif, tapi ini tidak masuk ke kas negara tapi perusahaan. Sektor keamanan itu milik negara,” katanya.

Oleh karena itu, ia memperkirakan negara telah dirugikan senilai Rp 368 miliar, atas penerapan kebijakan RA tersebut.

Perlu diketahui, Pemerintah melalui Kementerian Perhubungan, mengeluarkan SKEP No 225/IV/2011, yang mengatur tentang Kebijakan RA di Bandara Soekarno Hatta.

RA nantinya, bertugas melakukan pemeriksaan keamanan terhadap semua kargo yang akan dimuat ke pesawat udara, baik freighter maupun cargo passenger, domestik maupun internasional, barang-barang umum, pos, maupun ‘kawasan berikat’.



Posting Pusat Pengumuman CPNS Indonesia (PPCI) lainnya:



Comments are closed.