Home » Uncategorized » Mendagri Kritik Buruknya Pelaporan Keuangan Daerah

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Gamawan Fauzi menyoroti sistem pelaporan penyelenggaraan keuangan pemerintah daerah yang cenderung tidak efisien baik dari segi waktu maupun anggaran. Dalam satu tahun anggaran, pemda diwajibkan membuat sedikitinya lima laporan keuangan yang ditujukan baik ke pemerintah pusat maupun DPRD.

“Tapi, tenaga bendaharawan di daerah hanya habis untuk menyusun laporan keuangan baik untuk pemerintah pusat maupun DPRD,” kata Mendagri dalam Regional Public Sector Confrence (RPSC) 2011 yang digelar Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) di Hotel JW. Marriot

Belum lagi, kata Gamawan, dengan berbagai lomba yang diadakan oleh sejumlah lembaga kementerian. Ini sangat tidak efisien baik dari segi anggaran maupun waktu.

Pemerintah daerah juga harus melaporkan penggunaan keuangan negara ke Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), membuat laporan ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara, laporan kinerja pemerintahan daerah (LAKIP), evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah (EKPPD), dan laporan keterangan pertanggung jawaban (LKPj) kepada DPRD.

“Di DPRD saja ada tiga laporan dan saya yakin, itu tidak pernah dibaca legislator. Ini sangat boros anggaran karena setiap pelaporan dianggarkan.
Padahal, isi laporan ke semua lembaga tersebut sama dan tebalnya pun sama tetapi dibuat berbeda,” tukasnya.

Karena itu, Kemendagri tengah merancang pola pelaporan keuangan yang dapat digunakan untuk semua lembaga, baik ditingkat pusat maupun daerah.

Diharapkan, dengan adanya acuan baku pembuatan laporan penyelenggaraan keuangan daerah, kinerja daerah menjadi lebih maksimal dan fokus dalam pemerintahan.

Karena itu, dibutukan masukan dari stakeholder terkait khususnya IAI untuk penyusunan laporan keuangan yang bisa digunakan baik untuk BPK, Kemenpan-RB, Kemendagri, maupun DPRD.

“Laporannya tidak perlu tebal tapi mendetail dan menjelaskan seluruh program yang dijalankan pemda,” katanya.

Lebih jauh mantan Gubernur Sumatera Barat itu berpendapat, penyederhanaan pelaporan keuangan dapat dilakukan dengan mengambil sampel dari tiga aspek penilaian keberahasil pembangunan daerah seperti pertumbuhan ekonomi, penyediaan lapangan kerja, dan penurunan angka kemiskinan.

Tiga point penting tersebut sudah bisa mewakili kinerja penyelenggaraan pemerintahan dalam satu tahun anggaran.

Terkait penilaian laporan keuangan pemerintah daerah yang terbilang buruk, Mendagri menargetkan paling lambat 2014, sebanyak 50 persen dari total 524 pemda di Indonesia dapat meraih predikat wajar tanpa pengecualian (WTP).

Hingga 2010, predikat pelaporan keuangan ini baru diraih 32 pemda baik pemprov maupun kabupaten/kota. Sisanya, mendapat predikat wajar dengan pengecualian (WDP) bahkan disclaimer.



Posting Pusat Pengumuman CPNS Indonesia (PPCI) lainnya:



Comments are closed.