Home » Uncategorized » Menpan Pastikan Honorer APBN-APBD Jadi PNS

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Evert Erenst Mangindaan, memastikan bahwa tenaga honorer yang dibiayai APBN dan APBD akan diangkat menjadi PNS/ASN, meskipun belum menetapkan waktunya.

“Kalau honorer yang didanai APBN dan APBD jelas, masuk semua karena sudah ada arah penyelesaiannya,” kata Mangindaan seusai menjadi pembicara kunci pada Lokakarya Kelembagaan Perangkat Daerah, yang digelar di kawasan wisata Senggigi, Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat (NTB), Selasa [14/06].

Lokakarya yang mengedepankan revitalisasi organisasi perangkat daerah sebaga bagian dari reformasi birokrasi pemerintahan daerah itu, diikuti para Sekretaris Daerah (Sekda), Kepala Biro dan Kepala Bagian yang menangani organisasi dan tata laksana di lingkungan pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota di Pulau Jawa, Kalimantan dan Nusa Tenggara (NTB dan NTT).

Mangindaan mengemukakan hal itu ketika menanggapi pertanyaan tentang keresahan para honorer yang didata sesuai Surat Edaran Menpan Nomor 5 Tahun 2010 yang mengatur tentang pendataan tenaga honorer yang bekerja di lingkungan pemerintah.

SE Menpan dan RB itu merujuk pada laporan dari berbagai daerah dan pengaduan tenaga honorer yang disampaikan kepada Badan Kepegawaian Negara dan Kementerian PAN dan RB serta kepada Anggota DPR-RI khususnya Komisi II, Komisi VIII dan Komisi X.

Isi laporan tersebut yakni masih terdapat tenaga honorer yang memenuhi syarat Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer Menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2007. Tenaga honorer yang didata terdiri dari tenaga honorer yang penghasilannya dibiayai oleh APBN atau APBD.

Kriteria honorer dimaksud yakni diangkat oleh pejabat yang berwenang, bekerja di instansi pemerintah, masa kerja minimal satu tahun pada 31 Desember 2005 dan sampai saat ini masih bekerja secara terus menerus, berusia sekurang-kurangnya 19 tahun dan tidak boleh lebih dari 46 tahun per 1 Januari 2006.

Namun, hingga kini berbagai pemerintah daerah termasuk Pemprov NTB belum menerima informasi tindak lanjut atas pendataan tenaga honorer terkait SE Menpan dan RB Nomor 5 Tahun 2010 itu. Kecuali informasinya lisan yang menyatakan bahwa harus ada Peraturan Pemerintah tentang Persyaratan dan Tata Cara Penyelesaian Tenaga Honorer, yang masih digodok.

Mengindaan mengatakan, pemberdayaan tenaga honor itu terbagi dalam dua kategori yakni kategori I tentang honorer yang didanai APBN dan APBD, dan kategori II yakni honorer yang upahnya tidak bersumber dari APBN dan APBD.

“Kami upayakan semuanya masuk, soal kualitas nanti dulu yang penting aspek kesejahteraan rakyat. Namun, khusus kategori II yang non APBN-APBD itu yang belum jelas, namun kemungkinan diserahkan ke daerah untuk diseleksi jika PP yang kami bahas dengan DPR sudah rampung,” ujarnya.

Kini, kata Mangindaan, permasalahan honorer kategori II masih dibahas dengan DPR dan belum jelas apakah bisa diakomodasi semuanya atau hanya sebagian saja.
Berbeda dengan honorer kategori I yang dipastikan akan diangkat menjadi PNS/ASN dalam waktu yang tidak terlalu lama.

Kementerian PAN dan RB berharap semua honorer itu terakomodasi, baik diangkat menjadi PNS/ASN atau tetap menjadi tenaga honorer yang dapat dibiayai negara. “Jika sudah rampung rencana itu, baru dibahas dari aspek kualitas. Nanti, honorer yang kurang berkualitas itu disekolahkan atau dikursuskan agar nantinya punya kualitas tersendiri,” ujarnya. (ant )



Posting Pusat Pengumuman CPNS Indonesia (PPCI) lainnya:



There Are 4 Responses So Far. »

  1. Assalamualiakum

    bapak menpan yang saya hormati
    membaca dan mendengar tentang keseriusan pemerintah ini untuk menyelesaikan masalah tenaga honorer sangat mendinginkan hati saya, semoga semua nya dapat terealisasi berdasarkan niat baik untuk kesejahteraan rakyat, meskipun setiap RPP yang dikeluarkan tidak berpihak kepada kami tenaga honorer yg terelemenasi dari peraturan yang telah dikeluarkan, saya tenaga honorer mulai bekerja terhitung sejak 01 oktober 2005 berharap harap cemas ada nya perhatian negara ini untuk kami,kami bekerja berdasarkan SK honorer yang ditanda tangani oleh pejabat yang berwenang dan penghasilan kami juga berasal dari APBD daerah cuma terkendala dari masa kerja yang terpaut hitung hitungan bulan saja dari 01 januari 2005, bahkan ada yang ber SK kan 01 februari 2005, bila membaca peraturan PP tahun 2005 yang menjelaskan bahwa sejak 11 november 2005 tidak diperbolehkan lagi ada nya pengangkatan tenaga honorer bukan kan tidak ada yang salah dengan kami,tapi disaat kami menunggu dan menunggu ada nya sedikit harapan toh pemerintah mengeluarkan pendataan untuk yang NON APBD walaupun saya tdk berburuk sangka banyak ketimpangan2 krn mereka hanya ditanda tangani kepala sekolah saja,sementara kami yg ditandatangani oleh pejabat pemerintah yang berwenang seolah terabaikan oleh peraturan2 yang terkotak kotakkan itu,,

    harapan saya kepada pemerintah janganlah lupain kami liat lah kami dilapangan dengan ketidak pastian tapi kami mencoba untuk bertahan demi Bangsa ini yang sangat kami cintai.

    Demikian saja bapak semoga PP yang akan dikeluarkan dan disahkan nantinya ada titik terang buat kami mewakili tenaga honorer seluruhnya yang terbentur dengan PP 2005, semoga ALLAH membuka mata hati kita semuanya, melalui bapak menpan yang sangat kami hormati, amin.

    Wassalam

    Sulaiman
    Tenaga honorer 01 oktober 2005

  2. Sya sangat setuju… atas komentar dengan anda..

  3. kami sangat berharap kepada pak MENPAN untuk pengangkatan tenaga honorer kategori 1,kami yang betul-betul mengabdi tidak di akomudir oleh pemerintah setempat dalam hal ini pemerintah kabupaten luwu,kami sudah memasukkan pengaduan kami ke BKN DAN MENPAN, SAMPAI DETIK INI BELUM ADA TITIK TERANG TENTANG NASIB KAMI PAK.DI BKN kami di terma oleh bagian humas yaitu tumpak hutabarak,dengan peryataan kami bersama anggota DPR kabupaten luwu kami di berikan penambahan sebanyak 75 orang,kemudian di MENPAN DITERIMA OLEH PAK ICK SUKAFRIL staffkhusus bidang politik dan keamanan,…..sementara yang di umumkan oleh pihak BKN MELALUI MEDIA CETAK DAN PEMERINTAH KABUPAN LUWU ITU SEBANYAK 151 ORANG 85% ITU FIKTIF,Tetapi kami yang betul-betul mengabdi tidak di akomudir pemerintah kabupaten luwu,hasil verifikasi dan falidasi pemerintah kabupan luwu pada tahun 2010 nama kami ada, tetapi setelah tahun 2012 di umumkan BKN nama kami sudah tidk ada,sekian dan terima kasih atas segala perhatiannya

  4. I just want to say I am very new to blogs and honestly enjoyed you’re website. Likely I’m likely to bookmark your site . You definitely have fabulous well written articles. Thanks for sharing with us your website page.