Home » Uncategorized » Moratorium PNS di Mata Pegawai Honorer Kemenkeu

Moratorium PNS/ASN di Mata Pegawai Honorer Kemenkeu

KEBIJAKAN pemerintah mengeluarkan moratorium PNS/ASN seharusnya dikeluarkan pada tahun 2006, sehingga pemerintah tidak asal angkat CPNS/CASN, baik melalui jalur tenaga honorer, maupun jalur umum.

Disinyalir sekitar 60% tenaga honorer yang telah diangkat menjadi CPNS/CASN berdasarkan PP 48 tahun 2005, tidak memenuhi kriteria pegawai yang dibutuhkan pemerintah, misalnya tenaga honorer seperti petugas kebersihan, satpam/petugas keamanan, supir, petugas parkir, pemungut karcis TPR, dan sebagainya.

Perlu diketahui borosnya anggaran pemerintah itu bukan dikarenakan dengan adanya pengangkatan tenaga honorer menjadi CPNS/CASN secara massal, tapi karena adanya remunerasi pegawai di beberapa departemen/lembaga negara dengan kenaikan gaji tunjangan pegawainya yang berlipat.

Renumerasi bukan solusi untuk meningkatkan kualitas kinerja pemerintah, sebab masih banyak oknum pegawai yang korupsi uang dan korupsi waktu. Seharusnya pemerintah mendidik moral aparatur negara agar menjadi aparat yang berakhlak baik, dan meningkatkan disiplin.

Menurut pandangan para tenaga honorer di Kemenkeu, moratorium juga dapat menyebabkan banyaknya pengangguran baru. Moratorium tak ubahnya hanya alat politik untuk menjegal tenaga honorer.

Saya selaku tenaga honorer di Kemenkeu, tidak menuntut ‘wajib’ diangkat menjadi CPNS/CASN, karena kami masih mempunyai rasa malu, dan tidak bisa memberikan yang lebih kepada bangsa seperti para pejuang/pahlawan kemerdekaan.

Jika menurut pemerintah dengan hanya tidak mengangkat tenaga honorer Kemenkeu akan menjadikan negara ini lebih baik lagi, kami sebagai rakyat sangat mendukungnya.

Namun kami menuntut keadilan dan mohon kepada pemerintah agar:

1. Memberhentikan PNS/ASN di seluruh instansi pemerintah yang telah diangkat berdasarkan PP 48 tahun 2005, yang basic pekerjaannya berasal dari tenaga honorer administrasi, petugas, keamanan, petugas kebersihan, supir, dan sebagainya, yang tenaganya tidak memenuhi kriteria sesuai moratorium PNS/ASN.

2. Memberhentikan PNS/ASN di lingkungan Departemen Keuangan yang diangkat pada tahun 2006, yang berasal dari tenaga honorer daerah-daerah konflik.

Menurut saya usulan di atas merupakan semangat reformasi dan birokrasi, sebab hampir 90% tenaga honorer yang telah diangkat menjadi CPNS/CASN merupakan hasil kolusi dan nepotisme.

Kepada teman-teman honorer Kemenkeu yang telah di-PHK secara sepihak, tetaplah bersabar dan taat kepada pemerintah, meskipun Anda telah dizolimi dan hak-hak Anda diabaikan.



Posting Pusat Pengumuman CPNS Indonesia (PPCI) lainnya:



Comments are closed.