Home » Uncategorized » Mudik dengan Mobil Dinas, PNS Akan Disanksi

Menjelang musim mudik Lebaran, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta melarang penggunaan mobil dinas untuk kepentingan mudik. Jika ditemukan pegawai negeri sipil (PNS/ASN) yang kedapatan menggunakan mobil dinas untuk mudik akan diberikan sanksi kepegawaian. “Kendaraan atau mobil dinas merupakan fasilitas negara yang hanya boleh digunakan untuk operasional sebagai kendaraan penunjang jabatan dan tugas, serta ditujukan untuk melayani masyarakat, dan bukan untuk melayani kepentingan pribadi yang digunakan untuk mudik,” ujar Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo saat dijumpai di Balaikota, Selasa (9/8/2011).

Alasan lain mobil dinas tidak boleh dipakai mudik Lebaran, lanjut Fauzi, karena pengadaan dan perawatan mobil dinas berasal dari alokasi anggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI setiap tahunnya. “Uang yang dikelola dalam APBD itu, uang rakyat Jakarta. Jadi penggunaannya harus untuk kepentingan masyarakat Jakarta,” ujarnya.

Menurutnya, jika ada PNS/ASN DKI yang kedapatan menggunakan mobil dinas untuk mudik, maka pegawai yang bersangkutan harus siap terkena sanksi sesuai Peraturan Pemerintah (PP) No. 53 tahun 2010 tentang Displin Pegawai Negeri Sipil (PNS/ASN). “Dari dulu sudah begitu peraturannya. Tidak ada mobil dinas diperbolehkan dipakai untuk kepentingan pribadi,” katanya.

Pelarangan penggunaan mobil dinas berlaku kepada seluruh PNS/ASN DKI dari tingkat kelurahan, kecamatan hingga provinsi. Bahkan pimpinan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) dan unit kerja perangkat daerah (UKPD) serta lima walikota dan bupati diminta memberikan contoh yang baik kepada jajarannya dengan tidak menggunakan mobil dinas saat mudik.

Download Soal-Soal CPNS/CASN Indonesia



Posting Pusat Pengumuman CPNS Indonesia (PPCI) lainnya:



Comments are closed.