Home » Uncategorized » Pegawai Negeri Sipil di Indonesia akan diuji kembali kompetensinya

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi akan menjatuhkan sanksi pensiun dini bagi pegawai negeri sipil (PNS/ASN) yang tak lolos uji kompetensi pada 2013.
PENEGASAN ini diungkapkan Wakil Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Eko Prasojo, pada "Serial Workshop Akuntabilitas" yang diigelar JPIP kerja sama dengan Usaid di Hotel Majapahit, Surabaya.

Menurut Eko, PNS/ASN yang memiliki nilai yang bagus akan lolos. Sedang yang bernilai sedang akan menjalani pendidikan dan latihan (diklat). Sedang yang tidak lolos akan mendapat pensiun dini. Hal ini juga menjadi bagian dari moratorium PNS/ASN. Jumlah PNS/ASN sekarang 4,45 juta orang. Selama delapan bulan moratorium berkurang sekitar 200 ribu.
Uji kompetensi, lanjut Eko, mengikuti tata cara seperti yang telah dilakukan Kementerian Keuangan. "Mereka sudah melakukan uji kompetensi dasar. Dan itu memang menghasilkan mereka-mereka yang tidak kompeten," kata Eko Prasojo, Selasa malam, 17 Juli.
Untuk uji kompetensi ini, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi akan mempersiapkan bersama dengan Badan Kepegawaian Negara. "Apakah nanti kita bikin standarnya dan nanti lembaga yang melaksanakan. Kita harapkan 2013 sudah bisa diberlakukan," jelas Eko Prasojo.
Ada lima kriteria dalam uji kompetensi ini. Antara lain, intelejensia dasar, integritas, pengetahuan umum, intelektual skill, dan manajerial skill. Uji kompetensi ini juga untuk digunakan dalam pengangkatan pejabat.
"Prinsipnya kita memberikan fairness kepada saseorang yang memenuhi syarat jabatan untuk berkompetisi. Nanti itu diumumkan oleh Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN)," ujar Eko Prasojo.
Dalam Rancangan Undang-Undang Aparatur Sipil Negara, KASN dibentuk negara dan diseleksi dari kalangan profesional, akademisi, pebisnis, wakil aparatur, juga instansi yang akan diseleksi. Tim seleksi akan menggunakan assesment center yang akan dibangun di kantor BKN. Selain itu, juga bekerja sama dengan universitas yang memiliki program studi psikologi terapan.
"Untuk 11.400 jabatan eselon satu dan dua. Eksesnya akan memberikan keterbukaan dalam pengangkatan pejabat," papar Eko



Posting Pusat Pengumuman CPNS Indonesia (PPCI) lainnya:



There Are 5 Responses So Far. »

  1. Pemborosan..ngabisin uang negara aja…

  2. Kenapa baru sekarang rancananya pak? klo cuma mau ngurangi jumlah PNS tunda aja penerimaan PNS selama 3 tahun pasti akan byk berkurang jmlhnya pak. Tapi klo mmng mau dilakukan uji komptensi silahkan pak biar negara ini memiliki PNS yang berkualitas, bukan PNS yg diterima tanpa test (diganti dengan uang pelicin) yg akhirnya gak bisa kerja. Semoga pengujian dilakukan dengan serius bukan hanya krn ingin menghabiskan anggaran negara sehingga menciptakan kegiatan2 yang akhirnya tdk berguna.

  3. Percuma, klau melihat mindset skrg ini, jika sistem n mindset tdk dibenahi sama juga bohong. Buktinya ijazah sj bisa dipalsu apalagi sertifikat. Atau mgkn sertifikat disertai barcode ?

  4. setuju tapi masalahnya batasi jugalah yg akan diuji kompetensinya itu umurnya berapa.sekalian pensiun dini angkat tu sarjana2 yg nganggur melalui tes akurat tak kolusi dengan sistim kontrak (persemester/tahun lakukan tes kompetensinya berkelanjutan) jadi bukan sudah sarjana/S.Pd harus ada sertifikat pendidikan profesi guru dan bukan guru itu namanya ngaco. kalau ini diterapkan akan mengangkat derajat guru2 PT2,SLTA/SLTP . dgn kata lain mhs/siswa akan menposisikan dirinya ditempat yg terhormat yg akan berakar guru2 harus berkomptensi dgn sendirinya masa ia S.Pd kuliah lagi cari sertifikasi, itu namanya sarjana bebal tentu lebih bebal lagi yg menghasilkan sarjana diatasnya bebal benar2

  5. sangat bagus jika memang pns di uji kompetensinya.. karena banyak sekarang pns menjabat atau jd pegawai tidak berkompeten akibat sistem perekrutan yang tidak fair atau full KKN terlebih perekrutan yang di lakukan oleh daerah.. sangat banyak terjadi kekurangan. dengan di uji kompetensinya, harapannya pns benar-benar profesional. Akan tetapi pelaksanaan uji kompetensi ini harus benar-benar di awasi dan dilakukan secara jujur…
    bravo menpan dan rb..