Home » Uncategorized » Pegawai Negeri Sipil (PNS) dilarang Terlibat Politik Praktis

Menjelang pelaksanaan coblos ulang 24 April 2011, Pj Bupati Madina, Aspan Sofian Batubara, menegaskan dan mengingatkan kembali kepada seluruh Pegawai Negeri Sipil (PNS/ASN) di lingkungan Pemkab Madina, tidak boleh terlibat politik praktis.  

Juga, katanya, tidak boleh terlibat dalam pemenangan salah satu pasangan calon bupati dan wakil bupati Madina periode 2011-2016. Jika diketahui dan terbukti terlibat akan ditindak tegas sesuai dengan peraturan undang-undang yang berlaku.
Itu dijelaskan Pj. Bupati Madina . Bahkan, dalam apel gabungan katanya, ia selalu mengatakan tegas tidak ingin proses demokrasi coblos ulang terciderai oleh perilaku PNS/ASN sebagai abdi negara yang dituntut bersikap netral.
Kepala BKD Madina Asrul Daulay mengatakan, dia mendukung sepenuhnya statemen Pj. Bupati Madina, dan akan terus melakukan pengawasan bagi seluruh PNS/ASN di Pemkab Madina selama proses pelaksanaan pemilukada ulang berlangsung.   
Dijelaskannya, sesuai amanat undang-undang dan PP nomor 53 tahun 2010 tentang disiplin PNS/ASN, PNS/ASN dilarang terlibat dalam pemenangan salah satu pasangan calon baik dalam bentuk dan cara apapun.
Diakuinya, pihaknya juga telah melakukan pengawasan di lapangan untuk menghindari terjadinya pelanggaran.
” Kita bukan hanya mengultimatum, tetapi kita mengawasi PNS/ASN sejak ditetapkannya tahapan coblos ulang. Sampai saat ini baik laporan di lapangan dan komunikasi dengan Panwas, tidak ada diketahui PNS/ASN terlibat.



Posting Pusat Pengumuman CPNS Indonesia (PPCI) lainnya:



Comments are closed.