Home » Uncategorized » Pelanggaran Berat, Dua PNS Dipecat

Dua orang Pegawai Negeri Sipil (PNS/ASN) di jajaran Pemkab Wonogiri, dipecat karena melakukan pelanggaran berat. Kedua personel ini, terdiri atas seorang pejabat di Kantor Kecamatan Bulukerto dan seorang dokter umum di RSU Wonogiri. Pejabat Kantor Kecamatan Bulukerto, Diky, dikarenakan tidak masuk selama hampir setahun terakhir ini. Kepadanya cukup alasan untuk diberikan sanksi pecat atau diberhentikan dengan tidak hormat, karena telah melakukan jenis pelanggaran kategori berat, sebagaimana itu diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor: 53 Tahun 2010, sebagai pengganti PP Nomor: 30 tahun 1980 tentang disiplin pegawai.

Kemudian untuk dokter Rizky, yang masih berstatus sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS/CASN), juga dapat dipecat karena tidak pernah masuk kerja sejak dia dinyatakan diterima sebagai CPNS/CASN di jajaran Pemkab Wonogiri. Untuk memberikan sanksi pecat pada dokter R, dapat mengacu pada PP Nomor: 11 tahun 2002, dengan mempertimbangkan yang bersangkutan sebagai CPNS/CASN telah melakukan pelanggaran kategori sedang, yang itu telah cukup untuk membatalkan statusnya sebagai CPNS/CASN.

Diky, sebelumnya pernah berdinas di Bagian Kerjasama Pemkab Wonogiri, tapi kemudian dimutasikan ke Kantor Kecamatan Bulukerto. Namun sejak dipindahkan ke Kecamatan Bulukerto, dia awalnya suka mbolos karena terlibat kasus dugaan pemakaian uang honor personel Panitia Pengawas (Panwas) Pemilu, yang itu bukan menjadi haknya. Sejak kasus penggunaan uang ini mencuat, dia kemudian meninggalkan tugasnya, dan sudah hampir setahun ini mangkir.

Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Wonogiri Rr Rumanti Permanandyah SH MM, melalui Kabid Administrasi Pembinaan Pegawai (APP), Joko Suhatno SH, menjelaskan, kasus itu telah dibahas dalam sidang tim gabungan masalah disiplin pegawai. Sidang tim gabungan juga membahas soal kasus tiga oknum pegawai Dinas Sosial (Dinsos) Wonogiri, yang dipergoki mengadakan pesta minuman keras (miras) di kantornya pada saat jam efektif berkantor. Ketiganya adalah Suprapto, Jimin dan Haryono.

Kepada para pegawai yang bermasalah ini, diputuskan untuk diberikan sanksi sesuai dengan pelanggarannya, setelah yang bersangkutan diperiksa oleh atasannya langsung. Hal ini sesuai dengan PP nomor: 53 tahun 2010 dan Peraturan Kepala (Perka) Badan Kepegawaian Negara (BKN) Nomor: 21 tahun 2010, tentang disiplin pegawai.

Dalam pasal 24 sampai 42, disana diatur tentang penanganan pelanggaran disiplin pegawai oleh atasannya langsung. ”Aturan yang baru, itu harus lebih dulu ditangani oleh atasannya langsung,” tegas Joko Suhatno.



Posting Pusat Pengumuman CPNS Indonesia (PPCI) lainnya:



Comments are closed.