Home » Uncategorized » Pemda Curang, Pengangkatan CPNS/CASN Dihentikan

Pemerintah daerah tidak bisa main-main terkait pengaduan hasil publikasi honorer kategori satu (K1). Wakil Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Eko Prasojo mengancam akan menghentikan proses pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS/CASN).  Makanya, dia mengingatkan Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) dan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) agar tidak mencoba berbuat curang. Sebab, itu akan merugikan daerahnya sendiri.

Menurut Eko Prasojo, jangan sampai data pengaduannya diendapkan atau malah tidak dipublikasi ke media cetak atau online karena khawatir akan diprotes masyarakat.”Saya berharap semua datanya benar-benar dipublikasi sesuai SE Menpan dan RB Nomor 3 Tahun 2012. Jangan karena ada yang ditutupi lantas pengumumannya hanya dipampang di kantor BKD saja. Apalagi ini sudah lewat masa publikasi 14 harinya,” katanya di Jakarta.

Dia menyebutkan hingga hari ini, pihaknya sudah menerima puluhan laporan pengaduan dari daerah terkait ketidakberesan data honorer K1. Guru besar Universitas Indonesia ini memperkirakan, dari 72 ribu honorer K1 yang akan diumumkan ke publik, lebih dari 50 persen tidak akurat datanya. Penyebabnya bisa karena yang bersangkutan sudah meninggal, pindah, dan lain-lain.

“Yang parah bila honorernya diada-adakan. Diangkat di atas 2005, tapi pada SK dibuat di bawah 2005. Nah yang begini ini, sanksinya sangat berat,” tegasnya.

Adapun sanksinya akan diderakan pada pejabat terkait berupa hukuman administrasi maupun pidana. Sedangkan bagi honorer secara tidak langsung ikut kena getahnya.

“Proses pengangkatan CPNS/CASN-nya terpaksa kita hentikan sementara sampai ada verifikasi dari pejabat yang bersangkutan. Ini memang akan merugikan honorer, tapi langkah tersebut harus diambil pemerintah agar pemda jangan main-main dengan nasib honorer. Aturan yang dibuat pemerintah kan sudah sangat jelas, kalau kemudian dilanggar konsekuensinya harus diterima,” tandasnya.

Seleksi CPNS/CASN

Terpisah, Kepala Sub Bagian Publikasi Badan Kepegawaian Negara (BKN) Petrus Sujendro, mengatakan pemerintah pusat tetap memberikan peluang kepada pemerintah daerah untuk mengadakan seleksi CPNS/CASN tahun ini. Khususnya untuk formasi tenaga kesehatan, pendidik, dan kebutuhan mendesak.

Itu pun dibatasi hanya untuk daerah yang belanja pegawainya di bawah 50 persen dari APBD. Beberapa persyaratan lain juga tergolong rumit.

“Kebijakan moratorium pengangkatan CPNS/CASN bertitik tolak pada upaya penataan PNS/ASN, khususnya bagi daerah yang memiliki PNS/ASN dalam jumlah besar sehingga menyedot anggaran APBD. Bagi daerah yang belanja pegawainya melebihi 50 persen, kemungkinan mengajukan pengangkatan CPNS/CASN sangat kecil,” terangnya.

Kebijakan moratorium PNS/ASN didasarkan pada keputusan bersama antara Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan yang pelaksanaannya berlaku hingga Desember 2012.

Dijelaskannya, sesuai amanat moratorium PNS/ASN, pengajuan penambahan pegawai hanya bisa diberikan untuk daerah yang mempunyai anggaran belanja pegawai kurang dari 50 persen. Meski begitu, daerah yang mempunyai peluang tersebut tidak serta merta bisa langsung mengajukan kebutuhan pegawai baru.

“Pemdanya harus melengkapi beberapa persyaratan di antaranya melakukan penghitungan kebutuhan pegawai, analisis jabatan serta analisis beban kerja sesuai Peraturan Menpan dan RB Nomor 26 Tahun 2011 tentang Pedoman Penghitungan Jumlah Kebutuhan PNS/ASN yang Tepat untuk Daerah,” bebernya.

Apabila daerah yang bersangkutan tidak melakukannya, pemerintah pusat tidak akan memberikan formasi. “Meski belanja pegawainya di bawah 50 persen tapi daerahnya tidak melengkapi syarat-syaratnya, dianggap tidak mengajukan pegawai baru. Itu artinya, jumlah pegawai di daerah tersebut sudah terpenuhi,” jelasnya.



Posting Pusat Pengumuman CPNS Indonesia (PPCI) lainnya:



Comments are closed.