Home » Uncategorized » Pemerintah akan batasi belanja pegawai daerah

Pemerintah akan menerapkan batas maksimal belanja pegawai dan/atau batas minimal belanja modal oleh pemerintah daerah dalam revisi Undang-Undang Perimbangan Keuangan yang draftnya akan diajukan pada tahun ini. Marwanto Harjowiryono, Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan, menjelaskan untuk rencana capping belanja pegawai, pihaknya tengah membuat ukuran yang mengacu pada perbandingan jumlah pegawai negeri sipil daerah (PNS/ASND) dengan jumlah penduduk di masing-masing daerah.

Selain itu, tengah dikaji pula untuk membuat batas minimal belanja modal yang pembandingnya mengacu pada total anggaran belanja daerah.

“Itu pemikiran, tapi sebetulnya kalau mau lebih  praktis, (diukur) juga rasio antara belanja pegawai dengan belanja daerah. Tapi kan itu kalau sudah diatur pada belanja capital tidak perlu lagi diatur pada belanja pegawai. Salah satu saja,” jelas dia, semalam.

Menurut dia, lebih mudah mengatur belanja modal di daerah. Kisaran idealnya masih pada tahap pembelajaran, yang pasti minimal sama dengan realisasi rata-rata saat ini yang berkisar 20%-22% dari APBD.

“Sekarang ini kisarannya sekitar 20%. Tapi ada yang jauh lebih rendah. Jadi kalau kami ambil, katakanlah,misalnya kalau rata-ratanya itu (saat ini) 20%-22%, ya sekitar itu (batas minimal belanja modal),” katanya.

Marwanto mengatakan capping belanja modal tidak bisa ditetapkan pada level yang terlalu tinggi karena bisa menyulitkan daerah untuk mengelola fiskalnya. Karenanya, masih dicari level amannya berapa, dengan mempertimbangkan kemampuan daerah untuk melakukan investasi dan kegiatan belanja lainnya.

“Di level pengkajian kami cenderung (memilih) mengatur yang belanja modal. Tapi kan otomatis megatur belanja pegawai juga. Kami baru mulai mendiskusikannya. Mudah -mudahan tahun ini selesai direvisi,” ujarnya.

Sebelumnya, Wakil Menteri Keuangan Anny Ratnawati  mengatakan dalam APBN 2011 memang hanya Rp393 triliun dana transfer ke daerah. Namun, jika memperhitungkan pos belanja lain yang juga dinikmati rakyat di seluruh Indonesia, maka sebenarnya total anggaran belanja negara yang mengalir ke daerah mencapai 70%.

“Tapi ternyata alokasi belanja daerah yang besasr itu sebagian besar hanya untuk bayar gaji pegawai. Bahkan ada daerah yang 70% APBD-nya digunakan untuk bayar gaji. Tahun ini saja ada formasi 1 juta PNS/ASND. Apakah memang sebesar itu kebutuhannya? Makanya penting untuk melakukan reformasi manajemen PNS/ASN di pusat dan daerah,” tuturnya baru-baru ini.

Wamenkeu menduga meningkatnya penerimaan PNS/ASN di daerah terkait dengan janji-janji politik pemimpin daerah ketika masa kampanye Pilkada. Artinya, penambahan jumlah PNS/ASN di daerah dilakukan bukan karena mempertimbangkan kinerja atau kebutuhan tenaga di bidang tertentu, melainkan karena alasan politis.

“Ada kekhawatiran Pilkada langsung berdampak pada peningkatan jumlah PNS/ASN. Jadi perputaran PNS/ASND karena pergantian kepala daerah. Jadi karena aspek politik, bukan kinerja,” tandasnya.

Anny Ratnawati menyambut baik usulan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan untuk membatasi belanja pegawai dan menetapkan batas minimal alokasi belanja modal di setiap daerah. Usulan tersebut sejalan dengan rencana revisi Undang-Undang tentang Perimbangan Keuangan.

“Capping belanja pegawai harus dilakukan. Makanya itu kan bicara tentang reformasi kepegawaian kita,” tuturnya.

Bahkan, Anny berpikir apakah mungkin manajemen sumber daya manusia di instansi pemerintah meniru gaya swasta yang mengenal istilah PHK dan penggunaan tenaga lepas (outsourching). Cara swasta tersebut, menurutnya, hanya untuk jenis pekerjaan dasar yang tidak butuh keahlian rumit.

“Bolehkah model kaya di swasta. Kalau memang dia (PNS/ASN) kapasitasnya tidak masuk, performancenya tidak masuk, apakah kami bisa melakukan pemberhentian dengan cara-cara yang baik? Harusnya dibuka untuk itu. Termasuk juga outsourching untuk kegiatan-kegiatan yang tidak perlu PNS/ASN. Misalnya untuk kerumah tanggaan, mungkin kita sewa saja (petugas) yang (untuk) bersih-bersih, tidak usah angkat PNS/ASN,” ujarnya.



Posting Pusat Pengumuman CPNS Indonesia (PPCI) lainnya:



Comments are closed.