Home » Uncategorized » Pemerintah Akan Konsisten Tekan Pemborosan Anggaran

Pemerintah pusat melalui Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Kementerian Keuangan telah menginstruksikan jajaran pemerintah daerah di seluruh Indonesia untuk memaksimalkan penyerapan anggaran, dan tetap memperhatikan kualitas belanja.

Hal ini dilakukan sebagai upaya membenahi postur anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) yang telah mendapat sorotan dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), terutama setelah presiden menerima laporan mengenai pemborosan anggaran belanja di daerah yang justru banyak dihabiskan untuk membangun gedung perkantoran, pembelian kendaraan dinas yang tidak perlu, dan alokasi yang sangat besar untuk belanja pegawai.

“Kita sudah tulis surat ke daerah untuk tingkatkan penyerapan dan penghematan. Presiden juga ingatkan jangan boros. Saya ingatkan sebagai follow up dari arahan presiden,” ungkap Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi di Gedung Kementerian Keuangan, Jalan Wahidin Raya, Jakarta, Senin (24/10/2011).

Dia menegaskan, anggaran negara, baik di tingkat pemerintah pusat maupun daerah, pada dasarnya menjadi stimulus untuk masyarakat, menekan angka kemiskinan, mendorong pembukaan lapangan pekerjaan baru. Namun, pada kenyataannya justru sebaliknya. Anggaran negara belum mampu menjadi faktor pendorong kesejahteraan masyarakat lantaran masih tersandera alokasi untuk belanja pegawai atau aparatur negara.

Pemerintah berjanji menekan alokasi anggaran untuk belanja pegawai. Salah satunya melalui penghentian sementara (moratorium) penerimaan dan pengangkatan Pegawai Negeri Sipil (PNS/ASN) di seluruh Indonesia hingga 2012. Pemerintah pusat dan daerah diwajibkan menghitung kebutuhan aparatur negara yang ideal, yang nantinya akan menjadi dasar alokasi anggaran belanja pegawai. Batas waktu penyerahan jumlah pegawai selambat-lambatnya diterima pada Desember 2011.

Jika hal tersebut tidak dilakukan, maka anggaran negara banyak terserap untuk belanja pegawai bukan belanja modal yang mampu menjadi faktor pendorong perekonomian dan kesejahteraan masyarakat. Gamawan menyebutkan, saat ini rata-rata porsi belanja pegawai di daerah beragam antara 45 persen hingga di atas 70 persen. “Bahkan di beberapa daerah, 116 daerah di atas 50 persen belanja aparatur. Bahkan ada yang sampai 70 persen,” ucapnya.

Dia menegaskan, dalam upaya pembenahan anggaran, pemerintah pusat akan memberikan sanksi atau pinalti bagi daerah-daerah yang termasuk boros dalam belanja daerah. Pinalti tersebut, berupa penundaan pembayaran dan hal tersebut tertuang dalam UU Nomor 32/2004 tentang pemerintah daerah. Namun, payung hukum tersebut dinilai belum tegas mendidik pejabat pemerintah daerah.

“Nanti saya sedang merancang sebuah sistem, ini sudah saya masukkan dalam revisi UU Nomor 32/2004, kalau menyangkut kelalaian itu sanksinya juga bisa diberikan pada wilayah karena itu pelanggaran sistem. Kalau yang lalai individu itu yang dapat individu,” tandasnya.

Selain itu, Mantan Gubernur Sumatera Barat ini menambahkan, banyak daerah-daerah pemekaran baru yang belum memiliki kekuatan pengelolaan fiskal atau kapasitas fiskal masih sangat kecil. Jika mengacu pada Undang-Undang, terbuka kemungkinan menggabungkan kembali daerah-daerah tersebut dengan daerah induknya. Namun, secara politik hal tersebut belum tentu bisa dilakukan.  (mrt) (Wisnoe Moerti/Koran SI/rhs)



Posting Pusat Pengumuman CPNS Indonesia (PPCI) lainnya:



Comments are closed.