Home » Uncategorized » Pemerintah Akui Kinerja PNS Buruk

KINERJA aparatur negara atau pegawai negeri sipil masih minim. Bahkan, hal tersebut terjadi di lingkungan Kementerian/Lembaga (K/L) ataupun di lingkungan pemerintah daerah (pemda). Menurut MenteriPendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN dan Rebiro) Azwar Abubakar, salah satu penyebabnya ialah ketidakefektifan pembahasan dan pencairan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN). Contohnya di K/L, alokasi dana yang disetujui dalam APBN baru bisa diterima sekitar empat bulan kemudian.

“Rata-rata (aparat) birokrasi selama Januari hingga April tidak melakukan apa-apa. Ini saya sebut masa hibernasi,” ujar Azwar dalam rapat koordinasi nasional pelaksanaan Inpres No 5/2004 tentang Pencegahan Korupsi di Jakarta, kemarin. Kondisi di pemda, tambahnya, jauh lebih parah. Sebab, jatah APBN baru bisa digunakan pada Juni.

Hal tersebut berakibat pada buruknya serapan anggaran K/L. Hal demikian jelas tidak menguntungkan bagi pertumbuhan ekonomi riil. Selain pelayanan birokrasi terhambat, masyarakat tidak bisa menikmati program yang digulirkan pemerintah.

Saat menangapi masalah tersebut, pakar hukum administrasi negara UI Dian Simatupang menyatakan, molornya pembahasan APBN merupakan fenomena tahunan. Pemerintah, terkesan membiarkannya. Indikasinya ialah sistem yang menunjang keadaan itu tidak juga diperbaiki.

Ia menyarankan UU No 17/2003 tentang Keuangan Negara direvisi. Terutama mengenai aturan pembahasan APBN. Selain itu, Dian berpendapat waktu terbaik pembahasannya seperti masa Orde Baru, yakni 1 April-31 Maret. “Seharusnya juga ada dana yang siap digunakan, seperti sisa anggaran sebelumnya, atau dana nonbujeter,” tambahnya.

Sementara, Wakil Menteri PAN dan Rebiro Eko Prasojo menambahkan, demi efektivitas anggaran, selain akselerasi agenda reformasi birokrasi, pihaknya tengah merancang kebijakan pengurangan anggaran perjalanan dinas PNS/ASN dan remunerasi bagi K/L. “Anggaran perjalanan dinas ini rencananya kami potong sebab sangat banyak pengeluaran dari sektor ini,” tandasnya.(MI/****)



Posting Pusat Pengumuman CPNS Indonesia (PPCI) lainnya:



There Is 1 Response So Far. »

  1. jika di pusat sudah seperti ini, bagaimana di daerah? Pantas saja PNS disebut KORUPTOR terbesar di Indonesia. PNS bukan saja menggrogoti anggaran, tapi juga sering kali korupsi waktu. Negara yang Malang….