Home » Uncategorized » Pemerintah Dituding Tak Serius Soal Pengganti UU Pokok Kepegawaian

Pemerintah dinilai tak serius menggarap Rancangan Undang-undang (RUU) Aparatur Sipil Negara (ASN) yang merupakan inisiatif DPR RI. Ketidakseriusan pemerintah itu terkait dengan banyaknya daftar inventaris masalah (DIM) dalam RUU ASN yang dicoret pemerintah. Padahal, RUU ASN dimaksudkan untuk menyempurnakan UU Pokok-pokok Kepegawaian.

Alhasil, anggota Komisi II yang membidangi aparatur negara pun ramai-ramai mempertanyakan keseriusan pemerintah menuntaskan RUU ASN. Anggota Komisi II DPR dari Fraksi Partai Demokrat, Ignatius Moelyono, menyatakan bahwa dilihat dari DIM yang diberikan pemerintah ke DPR, ternyata hanya 40 persen yang berubah.

“Ini sangat tidak klop dengan DPR RI. Kalau RUU-nya lebih banyak yang tetap, sama saja dengan tidak perlu ada UU baru. Sementara DPR berkeinginan membentuk UU baru pengganti UU Pokok-pokok Kepegawaian,” kata Ignatius Moelyono, anggota Komisi II DPR RI dalam rapat kerja (raker) Komisi II DPR dengan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Rabu (12/10).

Dia menambahkan, Komisi II harus membahas masalah tersebut lebih lanjut dengan pemerintah. Apakah pemerintah setuju dibentuk UU baru, atau hanya revisi saja. Dia menuding pemerintah hanya mau merevisi UU Pokok-pokok Kepegawaian saja dan bukan membentuk UU baru (UU ASN).

“Masa” dari 259 DIM yang ada, hanya dua DIM yang tetap, 102 penyempurnaan, dan 155 DIM dihapus. Dengan porsi seperti ini, menandakan kalau pemerintah tidak sepenuh hati membahas RUU ASN,” ujarnya.

Anggota Komisi II DPR dari Fraksi PPP, Ahmad Muqowam, juga memberi penilaian sama. Menurutnya, pemerintah asal-asalan dalam menyodorkan DIM.

“Selama menjadi anggota DPR, baru kali ini hanya dua DIM yang tetap. Itupun yang tetap hanya berkaitan dengan tandatangan presiden,” kritiknya.

Sementara MenPAN&RB EE Mangindaan sendiri saat ditemui usai raker menegaskan keseriusan pemerintah dalam membahas RUU ASN. Hanya saja, kata dia, ada salah persepsi di kalangan anggota Komisi II yang berbeda.

“Kalau tidak serius membahas, saya tidak datang ke DPR hari ini. Sebenarnya misi DPR dan pemerintah sudah sama, yakni menciptakan pola managemen pegawai yang profesional dan bebas KKN. Soal DIM yang terhapus, bukan seperti itu. Tapi ada yang kita tukar dan tambahkan ke DIM lain, sehingga kelihatannya dihapus. Ini hanya masalah teknis saja kok,” ujarnya.

Apakah pemerintah setuju dengan RUU ASN? Mangindaan mengatakan, masalah itu masih harus dibahas lanjut. “Belum diputuskan apakah hanya sekadar merivisi UU yang sebelumnya atau menggantinya dengan UU baru. Kalau perubahannya di atas 50 persen, otomatis harus dibentuk UU baru,” tandasnya.



Posting Pusat Pengumuman CPNS Indonesia (PPCI) lainnya:



Comments are closed.