Home » Uncategorized » Pemerintah Kabupaten/Kota Minta Rekrutmen CPNS/CASN 2011 Diserahkan ke Daerah

Forum Komunikasi Pemerintahan Kabupaten dan Kota se-Provinsi Aceh (Forum KKA) meminta Pemerintah Provinsi memberikan kesempatan dan kebebasan kepada daerah dalam melakukan perekrutan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS/CASN). Mekanisme perekrutan CPNS/CASN seperti yang dilakukan pemerintah Provinsi selama ini belum cukup adil dan semua pemerintah kabupaten/kota di Aceh merasakan hal serupa. Sebab, selama ini yang meng-gaji para PNS/ASN ini adalah kabupaten/kota sedangkan penentuan dilakukan Provinsi.

“Ini tidak adil namanya,” tegas Ketua Forum KKA Nurdin Abdul Rahman kepada wartawan di Banda Aceh, Kamis (31/3). Untuk itu, lanjut Nurdin, Forum KKA meminta mulai tahun depan proses rekrutmen, tes dan penentuan kelulusan kewenangannya diberikan kepada pemerintah daerah. Karena, Pemerintah Kabupaten/kota adalah pihak yang membutuhkan pegawai.

Selama ini setiap ada penerimaan CPNS/CASN selalu bermasalah di berbagai kabupaten/kota. Ini dikarenakan, yang menentukan siapa yang lulus adalah Pemerintah Provinsi, sehingga banyak putra daerah yang memang mampu dalam segi Sumber Daya Manusia (SDM) tidak tertampung.

Selain itu, dalam perekrutan pegawai menggunakan uang daerah, begitu juga saat mereka lulus yang menandatangani SK juga bupati, mulai pra jabatan hingga gaji karyawan menggunakan uang daerah. Sementara putra daerah yang lulus hanya sedikit.

“Apa yang saya sampaikan ini merupakan bagian dari hasil Rapat Kerja Daerah (Rakerda) ke III tahun 2011 Forum KKA yang berlangsung Kamis (31/3) di Banda Aceh,” ungkap Nurdin yang juga Bupati Kabupaten Bireuen ini.

Tata Cara

Selain keputusan tersebut, dalam Rakerda III Forum KKA juga dibahas tata cara pembagian dan pengelolaan Dana Bagi hasil (DBH) migas dan dana Otonomi Khusus (Otsus) di Aceh. Terkait dengan masalah advokasi tata cara pembagian dan pengelolaan DBH Migas dan Otsus sudah menjadi pusat perhatian seluruh pemerintah Kabupaten/kota se-Aceh sejak November 2009 lalu.

Dimana pada waktu itu, seluruh Bupati, walikota dan ketua DPRK Kabupaten/kota telah sepakat untuk meminta gubernur dan DPRA memperhatikan usulan dan saran Kabupaten/kota melalui revisi qanun Aceh Nomor 2 tahun 2008 tentang tata cara pembagian dan pengelolaan DBH migas dan pemanfaatan dana otsus.

Dikatakan, pada 2010 Rancangan revisi tersebut teleh mendapat perhatian dan masuk dalam daftar prolega 2010 namun tidak sempat dibahas dan kembali dimasukkan dalam prolega tahun 2011 bersama 30 Rancangan Qanun lainnya.

“Kita sangat berharap agar Pemerintah Aceh dan DPRA segera memprioritaskan revisi qanun Nomor 2 tahun 2008 tersebut. Sejak 2008 kabupaten/kota tidak pernah menerima pendapatan daerahnya yang bersumber dari dana otsus seperti yang diamanatkan UUPA pasal 179 ayat (2) huruf C,” ujar Nurdin.

Peliculas Online



Posting Pusat Pengumuman CPNS Indonesia (PPCI) lainnya:



Comments are closed.