Home » Uncategorized » Pemko Padang tak Terima CPNS/CASN hingga 2012

Dalam waktu dekat ini,  Pemko Padang akan merotasi besar-besaran pegawai di seluruh satuan kerja perangkat daerah (SKPD). Hal ini dilakukan untuk mengoptimalkan kinerja  PNS/ASN.  Dengan kebijakan tersebut, APBD Padang menjadi tidak terbebani.

“Kami tidak akan merekrut PNS/ASN, akan tetapi mengoptimalkan sumber daya manusia yang ada. Sesuai petunjuk teknis yang diberikan  pusat, pengangkatan PNS/ASN hanya  dapat  dilakukan sifatnya urgen,” kata Wali Kota Padang, Fauzi Bahar, kemarin.

Ia menyebutkan dalam waktu dekat ini, akan ada rotasi untuk PNS/ASN dan guru yang telah disertifikasi. PNS/ASN yang menumpuk pada satu SKPD akan didistribusikan ke SKPD lain.  Sehingga  pelayanan masyarakat maksimal.

“Selama ini banyak keluhan pelayanan yang diberikan Pemko. Makanya diperlukan adanya  rotasi. Guru-guru yang telah disertifikasi akan  saya distribusikan ke sekolah lain. Ini peningkatan kualitas pendidikan. Saat ini saya  telah minta Kadis Pendidikan untuk melakukan perngkajian soal itu,” ungkap Fauzi.

Ditanya kapan kepastian rotasinya? Fauzi  mengaku belum dapat memastikan. “Pokoknya  dalam waktu  dekat  ini lah,”  sebutnya.

Fauzi menuturkan tenaga pendidik harus  meningkatkan kompetensi mereka. Sebab ,  siswa saat  ini andal  dalam bidang ilmu  pengetahuan dan teknologi (IT). “Guru tak boleh   gagap teknologi. Jangan sampai nanti terbalik, justru anak-anak yang mengajar gurunya,”  ucapnya. 

Terkait  rencana perekrutan 200 tenaga  pengamanan, menurut  Fauzi itu hanya  tenaga outsourcing bukan PNS/ASN. “Tenaga PNS/ASN kita  sudah banyak yang tua, makanya perlu  penambahan tenaga  pengamanan.  Untuk  perekrutan ini melalui  pihak   ketiga.  Sehingga jika  tenaga pengamanan itu bermasalah dapat langsung dilakukan penindakan,” tutur bapak tiga anak ini.
Ketua DPRD Zulherman menuturkan pemko  harus memberdayakan PNS/ASN yang ada saat ini.  Diharapkan  sampai  tahun 2012, tidak ada lagi  perekrutan PNS/ASN.  Pemko  seyogianya memiliki  trik  untuk melakukan distribusi pegawai sehingga proporsional.

“Jangan ada lagi pegawai yang menumpuk pada  SKPD. Kalau penumpuk pada satu SKPD, tentu akan menganggu pelayanan. Jika  dilihat  dari proporsi jumlah pegawai, justru PNS/ASN Pemko paling banyak dibanding daerah lain,” sebut politisi Demokrat ini.
Ketua  Komisi I Jumadi menuturkan mutasi dan rotasi itu memang haknya wali kota dan DPRD tidak bisa ikut campur soal itu. Penyegaran itu perlu dilakukan, dalam rotasi dan mutasi harus  ada indikator yang jelas terhadap capaian ukuran kinerja dari pejabat yang dimutasi.

“Jika seorang pegawai dimutasikan ke satuan kegiatan perangkat daerah (SKPD) yang lain , tim harus mampu memberikan alasan yang tepat ke pegawai yang dimutasi. Sehingga antara satu dengan yang lainnya tidak menimbulkan kecemburuan,” sebutnya.

Persoalan yang terjadi saat ini, tim sendiri tidak transparan. Terkadang  penempatan pegawai pada jabatan yang baru tidak berdasar disiplin ilmu yang dia miliki serta pegawai itu juga tak memiliki kemampuan untuk melaksanakan tugasnya pada jabatan baru yang diembannya.

“Bukannya kinerja SKPD menjadi baik dengan adanya mutasi pegawai justru sebaliknya.,” tukias politisi Golkar ini. (ayu)



Posting Pusat Pengumuman CPNS Indonesia (PPCI) lainnya:



Comments are closed.