Home » Uncategorized » Penyakit Rutin Pegawai Negeri Sipil

Instansi-instansi pemerintah kembali menggeliat. Artinya, pegawai negeri sipil kembali pada rutinitasnya memberikan layanan kepada masyarakat. Itu idealnya. Tapi, coba kita cermati  ruang-ruang kantor di pemerintahan –baik di pusat, apalagi di daerah– pastinya masih lengang. Para pegawai masih asyik dengan prilaku aslinya: menambah hari libur sesuka hatinya.

Sepuluh hari libur kerja yang diberikan pemerintah melalui program cuti bersama (Lebaran), sejak Jumat (26/8) lalu, tentunya sudah jauh lebih dari cukup. Kalau masih tetap saja para abdi negara itu mangkir akan kewajibannya masuk kerja, tentu sanksi keras patut dijatuhkan terhadap mereka.

Proyek cuti bersama yang diluncurkan pascatumbangnya Orde Baru sepertinya tidak menjadikan aparatur pemerintah lebih giat bekerja. Realitas bahwa cuti bersama justru telah mengurangi etos kerja PNS/ASN. Dan, sudah menjadi habit jumlah hari yang telah diberikan masih tetap dirasakan kurang oleh para pegawai.

Bicara prilaku PNS/ASN di negeri ini seakan menghadapi sebuah persoalan mahabesar yang dari tahun ke tahun tak pernah terselesaikan. Data kantor Kementerian Negara Pemberdayaan Aparatur Negara, jumlah PNS/ASN saat ini hampir mencapai 4 juta orang. Dari jumlah tersebut, seperti diungkapkan pejabat di kementerian 55 persen dari total PNS/ASN berkinerja buruk. Para priyayi ini hanya mengambil gaji tanpa berkontribusi berarti terhadap pekerjaannya.

Kondisi ini menggambarkan betapa PNS/ASN adalah organ birokrasi yang paling tidak produktif, lamban, korup, dan inefisien. Ironisnya, saban tahun pemerintah selalu membuka lowongan pekerjaan yang oleh berbagai kalangan menilai jumlah abdi negara di negeri ini sudah sangat tambun. Saat ini saja, pelayanan yang mestinya menjadi fokus utama PNS/ASN dalam fungsi abdinya sebagai ‘pembantu’ masyarakat, nyaris tak pernah bisa memberikan kepuasan.

Proyek lima hari kerja yang ditetapkan berdasarkan Keppres Nomor 68 Tahun 1995 pun tak mampu meningkatkan efisiensi pelayanan kepada publik dan mengangkat kinerja aparatur negara. Semua ini tidak lepas dari mental aparatur pemerintah yang rendah. Contoh sederhana, kita lebih sering melihat para PNS/ASN keluyuran di mal-mal atau pasar, di saat jam-jam kerja. Atau kalaupun di kantor, kita bisa melihat mereka asyik bermain domino, catur atau ngerumpi. Prilaku para PNS/ASN seperi ini hampir setiap hari bisa kita saksikan.

Kalau seperti itu, bagaimana mau bicara etos kerja. Indonesia adalah negara yang paling banyak hari liburnya di dunia. Memang, di Barat juga ada weekend (libur akhir pekan, Red), tetapi mereka bekerja penuh sejak Senin sampai Jumat. Sedangkan masyarakat kita sebaliknya, jelang libur Sabtu-Mingu malah bermalas-malasan. Jam makan siang dilamakan, pulang kerja belum waktunya.

Berbagai upaya memang bukan tidak pernah dilakukan pemerintah untuk memperbaiki etos kerja para abdi masyarakat di negeri ini. Penambahan jam kerja, salah satunya, yang diharapkan bisa menggenjot produktivitas PNS/ASN. Kenyataannya, hingga kini program itu seperti sebuah keniscayaan. Etos kerja PNS/ASN tetap pada garis kurva yang buruk.

Jujur, kita mestinya malu jika menoleh negara-negara tetangga seperti Malaysia, Singapura, Thailand, bahkan Vietnam. Mereka menerapkan waktu kerja di atas 40-an jam per minggu. Pegawai negeri di Malaysia per minggu jam kerja mencapai 42 jam. Bahkan, Vietnam menerapkan 50 jam kerja per minggu terhadap para pegawai negerinya. Jadi, Bagaimana kita mampu bersaing dengan negara-negara tetangga dengan waktu kerja hanya 37,5 jam per minggu.

Menjadi sangat percuma jika kita terus menggelorakan etos kerja, sementara sistem di birokrasi masih sarat dengan budaya-budaya primordial. Kita bisa camkan apa yang dikatakan seorang teolog, Norman Vincent Peale, “Setiap masalah selalu mengandung inti solusi. Sehingga untuk mendapat inti itu, mau tak mau Anda perlu menghadapi masalah.” (*)



Posting Pusat Pengumuman CPNS Indonesia (PPCI) lainnya:



Comments are closed.