Home » Uncategorized » Pisahkan Kepentingan UN-Honorer

Ancaman Dewan Kehormatan Honorer Indonesia (DKHI) yang akan memboikot ujian nasional (UN) disikapi bijaksana Dinas Pendidikan (Disdik) Sumsel. Kadisdik Sumsel, Drs H Ade Karyana MEd melalui Kabid Dikmenti yang juga panitia UN Drs Widodo MEd meminta antara UN dan pengangkatan honorer menjadi calon PNS/ASN (CPNS/CASN) tidak dicampuradukkan.
“Tolong dipisahkan, tidak bisa UN dan proses pengangkatan CPNS/CASN dicampuradukkan karena keduanya dua hal yang berbeda,” ungkapnya, tadi malam. Menurutnya, UN menjadi kerja bersama seluruh jajaran pendidikan, termasuk para guru honorer. Tujuannya untuk menguji tingkat pembelajaran para siswa dan kerja para guru.
”Dengan segala perjuangan kita memperjuangkan nasib para guru honorer. Mudah-mudahan tidak ada yang namanya mau boikot pelaksanaan UN nanti,” kata Widodo. Pasalnya, citra guru salah satunya ditentukan dari tingkat laku dan perbuatan seluruh guru, tidak hanya yang berstatus PNS/ASN tapi juga guru honorer.
Guru merupakan sosok yang pantas digugu dan ditiru generasi muda. ”Jangan rusak citra guru sebagai pengabdi dan pejuang tanpa tanda jasa karena sesuatu yang kurang baik,”ucapnya. Justru para guru honorer harus menunjukkan sikap dan tindakan terpuji agar tidak ada alasan bagi pemerintah untuk tidak mengangkat mereka menjadi PNS/ASN.
Terkait keberadaan guru honorer di Sumsel, kepastian jadi tidaknya mereka diangkat menjadi PNS/ASN di tahun ini tergantung BKN (Badan Kepegawaian Nasional), termasuk berapa guru honorer di Sumsel. Tentu saja setelah ada aturan hukum yang saat ini masih ngambang di Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
”Kita dari Disdik dan pemerintah provinsi, maupun pemerintah kabupaten/kota berusaha keras memperjuangkan para guru honorer agar segera bisa diangkat menjadi PNS/ASN,”tegas Widodo. Namun, kembali lagi kapan pengangkatan itu tergantung dari kemampuan finansial dalam APBN. Ketersediaan dana itulah yang melatarbelakangi jumlah/kouta pengangkatan PNS/ASN, termasuk dari guru honorer tiap tahunnya.
Sebelumnya, ancaman boikot UN ini keluar dari DKHI. Organisasi tenaga honorer  yang berbasis di Semarang itu memberikan toleransi hingga bulan depan kepada Kemen PAN-RB untuk memasukkan rencana peraturan pemerintah (RPP) pengangkatan honorer ke Sekretariat Negara (Setneg). Jika tidak, mereka mengancam akan memboikot pelaksanaan UN, yang dimulai April nanti.
Terpisah, seluruh kepala sekolah (kepsek) di Metropolis mendatangi Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Kota Palembang, kemarin. Kedatangan ratusan kepsek itu, bukannya melakukan aksi, tapi mengambil format A1 (formulir pendaftaran peserta sertifikasi guru) dalam pelaksanaan sertifikasi guru 2012.
“Mau ngambil A1 sertifikasi guru yang terdaftar,” ujar Miss Sutra, kepala TK Paramount School. Bila terdapat kesalahan pada data, berkas tersebut harus dikembalikan hari ini untuk entry data. Selanjutnya, pengambilan nomor peserta ujian 20 Februari dan lima hari berikutnya pelaksanaan tes di Universitas Sriwijaya (Unsri).
Diperkirakan, tes selama 2 jam pada 25 Februari nanti. Di tempatnya, ada 9 guru yang bakal mengikuti tes ujian sertifikasi guru tersebut, yakni 5 guru SD dan 4 TK. “Kita nggak ada yang pegawai negeri, semuanya swasta,” bebernya seraya mengatakan, sertifikasi guru ini merupakan yang pertama baginya.
Kepala Disdikpora Palembang, Riza Fahlevi melalui Kabid Perencanaan, Pembangunan dan Program, Edy Manhar mengatakan, jumlah guru yang memiliki NUPTK (nomor unit pendidik dan tenaga kependidikan) Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan (LPMP) di Kota Palembang mencapai 28.174 orang. Mereka merupakan guru PNS/ASN, guru tetap yayasan swasta dan guru yang diangkat Pemkot Palembang atau honor.
“Guru PNS/ASN sebanyak 11.076 orang, sisanya merupakan tenaga honor dan swasta,” kata Edy. Dari jumlah yang ada tersebut, guru yang telah bersertifikasi dari 2006-2011 lalu mencapai 8.307 orang. Artinya, masih banyak guru yang belum sertifikasi atau baru 29,48 persen (30 persen).
“Yang belum sebanyak 19.867 guru di Palembang,” katanya. Secara bertahap tiap tahun, mereka akan disertifikasi menunggu kuota yang diberikan pusat kepada LPMP di setiap provinsi-nya.
“Sampai akhir 2015 nanti, kita prediksi di Kota Palembang bisa mencapai 50 persen,” katanya. Sebab, saat 2016 mendatang tak lagi menggunakan sistem portofolio, melainkan pendidikan sertifikasi guru selama setahun. Jadi, perlu waktu setahun mendapatkan sertifikasi dan tunjangan dari pemerintah tersebut.
Pendek kata, pemilik NUPTK yang bakal memiliki sertifikasi tersebut hanya mencapai 14 ribuan guru. Sementara sisanya 14 ribu guru lainnya, harus melalui ujian pendidikan selama setahun.
Pada 2011 lalu, kuota sertifikasi guru yang diberikan Kemendikbud sebanyak 3.192 orang. Namun, yang lulus sertifikasi mencapai 2.887. Selain karena tak lulus administrasi, juga disebabkan oleh pensiun dan tak memenuhi syarat. Tahun ini, kuota yang diberikan tak sebanyak 2011, hanya 1.838 guru pemilik NUPTK.
Yang berhak mengikuti sertifikasi pendidik hanya 1.618 orang saja. Data ini ditetapkan dalam A1 yang sebelumnya telah dikoreksi untuk ikut dalam tes di Universitas Sriwijaya (Unsri). “Usia maksimal harus 59, kemudian dipertimbangkan pangkat dan golongannya, pendidikan S-1, masa kerjanya dan sebagainya,” bebernya. Dalam sertifikasi guru ini, pihaknya memprioritaskan guru yang berprestasi.
Ia meminta kepada sejumlah kepsek negeri dan swasta yang mengambil format A1 kemarin untuk segera melaporkan ke Disdikpora hari ini. “Kita harapkan besok (hari ini, red) sudah dikembalikan bila ada berkas yang salah, supaya langsung bisa kita entry. Kita tunggu sampai pukul 16.00 WIB, karena akan langsung kita kirim online ke pusat,” bebernya.
Mereka yang telah memiliki sertifikasi, diberi tunjangan tambahan penghasilan yang besarnya satu bulan gaji pokok. Tahun ini, rencananya akan diberikan per triwulan. “Tahun ini, April mendatang sudah dibayarkan. Tapi, hal tersebut tetap tergantung data guru sertifikasi yang diperbaharui setiap tahunnya dan di-SK-kan. Para guru sertifikasi ini tetap harus registrasi ulang,” imbuhnya.(tha/rei)



Posting Pusat Pengumuman CPNS Indonesia (PPCI) lainnya:



There Is 1 Response So Far. »

  1. Assalamu’alaikum.wr.wb.
    Seharusnya secepatnya, memutuskan pengangkatan pns 2012 kalau bisa termasuk Diana diluarnya dan didalanya pengangkatan PNS 2012, tolonglah DPD, PPCI, BKN/BKD dan Anggota Komisi X DPR Ferdiansyah pengangkatan pns 2012, DIANA mohon/kabulkanlah.
    Wa’alai’kum salam.wr.wb