Home » Uncategorized » PNS Kementerian Keuangan Jadi Tersangka Kasus Suap

Satu pegawai negeri sipil Kementerian Keuangan dijadikan tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam kasus suap Rp 1,5 miliar bagi proyek pembangunan 19 daerah transmigrasi Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

“Yang ada pidananya ya diserahkan (ke KPK),” kata Inspektur Jenderal Kementerian Keuangan Sonny Loho di kantornya, Senin 31 Oktober 2011.

Pegawai tersebut, kata Sonny, terbukti menyerahkan dokumen Peraturan Menteri Keuangan yang belum bernomor kepada salah seorang tersangka suap. Pegawai tersebut diduga menerima suap dari komplotan tersangka.

“Yang satu, yang terbukti menerima dari yang dapat bocoran,” ujar dia. Namun Sonny tidak memerinci bentuk suap tersebut. Inspektorat, ia mengimbuhkan, telah merekomendasikan sanksi untuk pegawai tersebut.

“Sedang diproses sudah direkomendasikan, tinggal disetujui Pak Menteri,” kata dia.

Adapun satu pegawai negeri lainnya telah mendapatkan sanksi penurunan pangkat. “Dikenai sanksi sedang, turun pangkat,” ujarnya. Menurut Sonny pegawai tersebut dinilai bersalah lantaran lalai menjaga dokumen penting.

Sebelumnya Kementerian Keuangan memeriksa enam pegawai dalam kasus ini. Setelah dilakukan investigasi, empat pegawai diputuskan tidak bersalah. Dua pegawai diteruskan pemeriksaan lantaran diduga kuat terlibat dalam pembocoran dokumen yang menjadi bagian dari kasus suap di Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

Dokumen yang dibocorkan adalah peraturan Menteri keuangan tentang dana optimalisasi APBN-Perubahan 2011 untuk 19 daerah senilai Rp 500 miliar. Dokumen tersebut diduga dibocorkan pegawai Kementerian kepada orang dekat Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Sindu Malik Pribadi.

Sindu merupakan mantan pegawai negeri sipil di Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. Sindu mengajukan pensiun dini sejak 2009. Tiga hari sebelum kasus penangkapan kasus ini oleh KPK, menurut sumber Tempo, Sindu masih berkunjung ke Kementerian Keuangan.

Setelah kasus ini mencuat Kementerian Keuangan langsung menelusuri keterlibatan pegawainya. Namun, menurut sumber Tempo, beberapa nama pegawai yang diperiksa merupakan hasil penelusuran dari KPK. “Nama-nama ini diberikan oleh KPK,” katanya.



Posting Pusat Pengumuman CPNS Indonesia (PPCI) lainnya:



Comments are closed.