Home » Uncategorized » PNS Merangin Didata Ulang

Pegawai negeri sipil (PNS/ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Merangin didata ulang. Pendataan ini dalam rangka melaksanakan Peraturan Pemerintah nomor 26 tahun 2010, tentang pendataan jumlah pegawai daerah.

“Hal ini dilakukan karena melihat ada kesenjangan antara jumlah pegawai dengan kebutuhan antar SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah), baik kabupaten, provinsi, maupun pusat,” ungkap Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Merangin, Suhaibi kepada Tribun, Senin (15/8).

Dijelaskannya, untuk pendataan tersebut dibutuhkan formula atau indikator sebagai acuan. Namun, indikator tersebut akan berbeda untuk pegawai dengan jabatan struktural dan fungsional.

Suhaibi memaparkan, indikator jumlah pegawai di sekretariat daerah, jika jumlah penduduk di suatu daerah kurang dari 5.000 jiwa, maka jumlah staf yang berada di bawah Kasubag, maksimal tiga orang.

Sementara itu, lanjutnya,  jumlah staf di bawah kasi/subid, maksimal empat orang. Indikator yang dipakai adalah jika jumlah penduduknya 250 ribu-500 ribu orang. “Dengan dasar itu, maka kita akan mendata ketersedian pegawai yang ada di Merangin ini. Kita akan melakukan pendataan ini hingga ke UPTD,” ungkap Suhaibi.

Bagaimana dengan pegawai fungsional? Suhaibi menyatakan, ini indikatornya dilihat di SKPD mana pegawai tersebut bekerja. Misal, untuk guru, standar rombongan belajar (rombel) yang ada di setiap sekolah yaitu maksimal 32.

“Seperti masih banyak dijumpai, antara jumlah rombel dan guru yang mengajar tidak sesuai. Jadi, untuk pendataan guru, rombel ini harus ditertibkan terlebih dahulu, mulai dari SD-SMA,” tandasnya.

Itu, kata Suhaibi, pendataan guru. Ada lagi untuk pengawas jalan dan pengawas jembatan. Indikator yang bisa digunakan, misalnya, jalan dengan panjang empat kilometer ada satu orang pengawas. Begitu juga dengan jembatan, misal, 3-5 jembatan diawasi satu orang.
“Jadi istilahnya para pengawas ini disebut mandor. Tentu kewenangan untuk menetapkan indikator ini adalah di dinas PU. Itu hanya sebagai ilustrasi saja. Saya sempat tanyakan kepada dinas PU, selama ini memang tidak ada pegawai dari dinas yang jadi pengawas. Pengawasnya yaitu dari konsultan proyek itu sendiri,” tutur Suhaibi.

Lanjutnya, ada juga untuk petugas penyuluh pertanian. Untuk mendata berapa sebenarnya kebutuhan pegawai di bagian penyuluh, harus ada indikator yang jelas.

Menurut Suhaibi, acuan jumlah penyuluh itu dihitung per desa, ini tidaklah efektif. Alasannya, ada satu desa yang jumlah sawahnya hanya satu hektare, sementara di desa lain, ada yang jumlahnya lebih dari lima hektare. Tentu saja, tanggungan atau beban pekerjaannya tidak sama, sehingga jelas ada ketimpangan.

“Untuk itu, harus disusun lagi, indikatornya. Apakah nanti per kelompok tani, atau per hektare lahan. Yang jelas, kalau per desa/dusun, jelas tidak bisa. Sebab, kita akan memberdayakan pegawai yang ada, sehingga lebih mengarah pada keefektifan dan manfaat,” tegasnya.

Selain itu, kata Suhaibi, jumlah pegawai di rumah sakit dan puskesmas juga akan didata. Khusus untuk puskesmas, ke depannya akan dibuat puskesmas strategis di setiap kecamatan, yang sifatnya mengarah pada tingkat ekonomi masyarakat, daerah terpencil, hingga kota. Dari sini nanti bisa dilihat berapa jumlah perawat dan tenaga dokter yang dibutuhkan.

“Secara keseluruhan, pendataan ini sedang berjalan di dinas masing-masing. Sambil mendata, dinas juga membuat indikatornya. Jika ini sudah selesai, akan kita laporkan ke provinsi. Adapun batas waktunya hingga 28 September 2011. Dari sini nanti, hasilnya bisa tampak, apakah Merangin ini kekurangan atau kelebihan pegawai,” ungkapnya.



Posting Pusat Pengumuman CPNS Indonesia (PPCI) lainnya:



Comments are closed.