Home » Uncategorized » PNS Soppeng dan Wajo Tidak Terima THR

Para Pegawai Negeri Sipil (PNS/ASN) di Soppeng dan Wajo harus mengurut dada. Pemkab Soppeng memutuskan tidak mengalokasikan anggaran THR di APBD 2011. Tak jauh berbeda dengan Kabupatan Wajo yang mengembalikan THR PNS/ASN ke masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Kepala Bidang Anggaran Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah (PPKAD) Soppeng, Diva di ruang kerjanya Rabu 10 Agustus mengungkapkan, anggaran untuk membayarkan THR tidak pernah dimasukkan dalam APBD.

“Item ini tidak diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 yang mengatur tentang pengelolaan keuangan daerah. Jadi bisa dipastikan tidak ada THR bagi PNS/ASN,”kata Diva.

Diva menambahkan selama beberapa tahun terakhir ini memang tidak pernah diberikan THR bagi PNS/ASN. Jadi kemungkinan besar hal serupa terjadi tahun ini.

Sebenarnya, lanjut Diva dalam Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 memungkinkan ada pemberian dana kesejahteraan lain selain THR. Namun hal tersebut tergantung kebijakan dan kemampuan keuangan setiap daerah.

“Pemberian dana tersebut bisa saja diberikan setiap daerah. Namun kondisi dana di Soppeng tidak memungkinkan untuk menganggarkan pemberian tunjangan bagi pegawai,”kata Diva.

Saat ini, jumlah PNS/ASN di Soppeng mencapai 6.300 lebih. Setiap bulannya pemkab menyiapkan dana untuk membayar gaji pegawai sekira Rp 22 miliar.

Sementara di Wajo, Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Wajo justru menyerahkan sepenuhnya  kebijakan pemberian THR kepada masing Satuan Kerja Perangkat Desa (SKPD) jika memang dananya memungkinkan.

Kabid Anggaran BPKD, HM Saleng kepada Fajar, 11 Agustus  mengatakan secara umum, pemkab selama ini tidak pernah menganggarkan THR untuk para PNS/ASN, karena keterbatasan dana.

Apalagi, kata dia, ada larangan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk mencantumkan THR dalam APBD, karena tidak memiliki nomenklatur. Begitupun juga dengan acara-acara seperti perayaan 17 Agustus dan  acara ulang tahun, tegasnya, tidak dianggarkan dalam APBD namun tetap terlaksana.

“Masing-masing SKPD saja yang sediakan. Kalau ada dananya itu bisa disisipkan untuk itu, mau berbentuk barang atau uang itu tergantung kebijakan masing-masing SKPD begitupun juga dengan nominal rupiahnya. Tapi, saya kira tidak semua SKPD menyiapkan, apalagi memang tidak terikat,”ujarnya.

Sementara itu, Kabag Humas Pemkab Wajo, Hasri As mengatakan pemberian THR tergantung kebijakan para SKPD. Namun selama ini,katanya,  rata-rata hanya paket lebaran  yang dibagi-bagikan. Seperti bahan makanan berupaterigu, mentega, sirup, seperti yang dilakukan di sekretariat daerah.

Namun, lanjut Hasri, pada umumnya, rata-rata SKPD hanya memberikan paket lebaran, baik untuk pegawai organik maupun non organik. Anggarannya berasal dari makan minum harian SKPD. (*)



Posting Pusat Pengumuman CPNS Indonesia (PPCI) lainnya:



Comments are closed.