Home » Uncategorized » Politisi DPR Suka Titip Perusahaan di Proyek ESDM

Para politisi Dewan Perwakilan Rakyat disebut-sebut “bermain mata” dengan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang juga anak buah Direktur Jenderal Listrik dan Pemanfaatan Energi (LPE) Kementerian Energi dan Sumber Daya Manusia (ESDM) Jacobus Purwono, Ridwan Sanjaya, dalam proyek pengadaan dan pemasangan Solar Home System (SHS).

Hal itu terungkap dalam sidang perdana Ridwan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi DKI, Rabu, 26 Oktober 2011, dengan agenda pembacaan surat dakwaan oleh jaksa penuntut umum pimpinan KMS Roni.

Menurut Jaksa Roni, pada Mei 2009, di ruang rapat PPK, terdakwa menyampaikan arahan kepada Panitia Pengadaan. “Terdakwa mengatakan, PT-PT (perusahaan terbuka) ini tolong dibantu untuk dimenangkan karena merupakan titipan dari DPR dengan tujuan mengegolkan RUU Ketenagalistrikan, titipan dari Kejaksaan, dan titipan dari Kepolisian.”

Perusahaan yang dititipkan ketiga institusi tersebut ke Kementerian ESDM adalah PT Ridho Tehnik untuk memegang paket proyek SHS di Aceh, PT Paesa Pas Indo di paket Sumatera Selatan dan Bengkulu, dan PT Berdikari Utama Jaya di paket Sumatera Barat.

“Kemudian terdakwa juga mengatakan untuk mengakomodasi keinginan dari anggota DPR maka terdakwa meminta Panitia Pengadaan agar mengangkat ‘nilai’ perusahaan,” kata Jaksa Roni.

Saat itu juga terdakwa, kata Jaksa, berjanji akan bertanggung jawab atas segala keputusan yang diambilnya. “Nanti di pengumuman pemenang harus sesuai ini (daftar perusahaan yang harus dimenangkan), dan saya akan bertanggung jawab,” demikian kata jaksa, menirukan pernyataan Ridwan ketika itu.

Perbuatan terdakwa bersama Jacob yang mengarahkan Panitia Pengadaan barang untuk memenangkan rekanan tertentu dengan cara mengubah hasil evaluasi tehnik dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa, dinilai jaksa bertentangan dengan Pasal 5 jo Pasal 19 ayat 5 Keputusan Presiden No.80 tahun 2003.

Ridwan terancam hukuman maksimal 20 tahun kurungan karena didakwa bersama-sama dengan Jacobus mengarahkan Panitia Pengadaan barang untuk memenangkan rekanan tertentu dengan cara merubah hasil evaluasi tehnik dalam pelaksanaan pengadaan dan pemasangan SHS sehingga merugikan keuangan negara Rp 131,28 miliar.

Jaksa mendakwa Ridwan memperkaya diri sendiri sebesar Rp 14,66 miliar, dan memperkaya Jacob yang hingga kini belum ditahan KPK, sebesar Rp 1 miliar. “Terdakwa juga memperkaya koorporasi yaitu, PT Ridho Tehnik untuk pekerjaan di NAD sebesar Rp 3,86 miliar, PT Somit Karsa Trienergi untuk pekerjaan di Sumatera Utara Rp4,2 miliar, dan pihak lainnya (26 perusahaan),” jelas Roni.

Dalam dakwaan, jaksa menyebut Ridwan pernah menyerahkan selembar kertas tulisan tangan yang berisi daftar atau check list 28 nama perusahaan yang harus dimenangkan, kepada Budianto Hari Purnomo selaku Ketua Panitia Pengadaan. “Terdakwa mengatakan, “Ini perusahaan-perusahaan untuk dimenangkan”,” ujar jaksa Roni.

Kemudian pada saat Panitia Pengadaan melakukan evaluasi administrasi dan teknis di Apartemen Alison, Budianto sempat menyampaikan pada Ridwan bahwa dirinya tidak sepakat dengan arahan dan keinginan terdakwa dan Jacob ihwal proses administrasi. Namun terdakwa justru meminta Budianto untuk memperbaiki hasil evaluasi tersebut.



Posting Pusat Pengumuman CPNS Indonesia (PPCI) lainnya:



Comments are closed.