Home » Uncategorized » PP 53 Harus Diterapkan Pula ke Pejabat

Pengamat Pemerintahan Univesitas Sam Ratulangi (Unsrat) mengatakan Pegawai Negeri Sipil (PNS/ASN) yang melanggar disiplin pegawai yang diatur dalam PP 53 Tahun 2010 sebaiknya diberikan pembinaan terlebih dahulu. Sebab memecatan PNS/ASN itu tak gampang. “Isi pembinaan tentu ada peringatan keras dan kalau perlu menandatangani semacam fakta integritas yang berujung pemecatan kalo tidak mematuhi peraturan dan  perundangan yang berlaku, ujarnya, Jumat (12/8/2011).

Damis menambahkan namun demikian penegakan PP 53 Tahun 2010 jangan hanya diterapkan kepada PNS/ASN golongan rendah saja, tapi juga ditingkat pejabat. Sebab di tingkat elit kalangan PNS/ASN  banyak  juga yang melakukan pelanggar Undang-Undang (UU). “Jangan hanya tajam ke bawah saja, tapi juga ke atas juga,” ungkapnya.

Selain itu, apakah pemecatan yang dilakukan sudah melalui surat teguran pertama hingga ketiga kalinya. Jika proses tersebut telah dilakukan, maka pemecatan maupun sanksi lainnya wajib diberikan kepada mereka yang melanggar. “Sebab para PNS/ASN harus profesional dan taat terhadap Undang-Undang (UU),” ungkapnya.

Lebih lanjut Damis menjelaskan masyarakat termasuk juga  PNS/ASN di Indonesia menganut sistem Paternalistik, yaitu mencontoh tindakan maupun prilaku atasannya. Sehingga jika atasannya memberikan contoh yang baik, mereka akan baik pula, sebaliknya jika mencontohkan perlakuan buruk juga sama.

Apa yang dilakukan Provinsi Gorontalo tampaknya harus ditiru oleh Pemko Manado. Di sana PNS/ASN yang melanggar disiplin, langsung diperintahkan oleh untuk memakai pakaian pra-jabatan, yaitu pakaian putih dan celana hitam lengkap dengan dasinya. Hal tersebut untuk membedakan antara yang disiplin dan yang tidak. “Sehingga nantinya akan efek jera bagi mereka yang melanggar,” katanya.

Terpisah, Kepala Badan Kepegawaian dan Diklat (BKD) Manado Hans Tinangon dari 12 pegawai yang diberhentikan tidak dengan hormat, 3 orang di antaranya sudah mendapatkan SK pemberhentian, 5 orang sudah dalam pemberkasan, dan 4 proses dalam berita acara. “Hak-hak yang menyertai mereka seperti pensiun maupun pesangon dicabut,” katanya.

Untuk itu pihaknya berharap agar jika ada PNS/ASN yang tidak ingin lagi bekerja sebaiknya mengajukan saja permohonan berhenti, kepada wali kota. Dengan demikian akan diberhentikan dengan hormat. Kalau permohonan berhenti pegawai tersebut telah bekerja lebih dari 10 tahun maka akan mendapatkan pesangon dan hak-haknya. Sedangkan kalau kurang dari sepuluh tahun akan dipertimbangan untuk pernghargaan jasa-jasanya. (erv)

Download Soal-Soal CPNS/CASN Indonesia



Posting Pusat Pengumuman CPNS Indonesia (PPCI) lainnya:



Comments are closed.