Home » Uncategorized » Proses Seleksi CPNS/CASN 2010 masih rawan kecurangan dan penyimpangan

Proses seleksi penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS/CASN) Sumatera Utara 2010, berpotensi terjadi banyak penyimpangan seperti tahun-tahun sebelumnya.
Pasalnya, pemerintah kabupaten/kota (pemkab/pemko) tetap diberi kewenangan yang luas untuk menjalin bentuk kerjasama dengan perguruan tinggi negeri (PTN) mana saja di Indonesia.

Ketua Komisi A DPRD Sumut, Muhammad Nuh mengatakan pagi ini, Perka Badan Kepegawaian Nasional (BKN) No.30/2007 tentang pedoman  pelaksanaan pengadaan CPNS/CASN sampai saat ini belum dirubah.
Perka BKN tersebut, menurutnya yang menjadi akar permasalahan terjadi banyaknya penyimpangan dalam penerimaan CPNS/CASN 2009 lalu. Karena Perka ini memberikan kewenangan yang luas kepada bupati/walikota untuk menjalin kerjasama dengan PTN.
“Perka BKN ini rawan penyimpangan. Karena pemkab/pemko diberi keleluasaan untuk menjalin kerjasama dengan PTN mana saja. Sehingga sulit untuk diawasi,” kata, Muhammad Nuh di Medan.
Dalam seleksi CPNS/CASN 2009 lalu, jelas Nuh, banyak pemkab/pemko yang bekerjasama dengan PTN hanya dalam hal pembuatan soal ujian. Sehingga proses penilaian hasil ujian para peserta CPNS/CASN dilakukan sendiri oleh staf pemkab/pemko. “Di proses itulah yang rawan penyimpangan,” katanya.
DPRD Sumut sendiri, kata politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Sumut itu, sudah pernah merekomendasikan kepada BKN agar merevisi regulasi soal kerjasama dengan PTN yang diatur dalam Perka tentang penerimaan seleksi CPNS/CASN tersebut.
Karena itu, untuk mengantisipasi terulangnya kembali kecurangan dalam seleksi CPNS/CASN 2010, menurut Nuh, Gubsu harus bersikap tegas dan menjalin komunikasi intensif dengan pemkab/pemko. “Dengan kewenangannya sebagai perpanjangan pemerintah pusat, saya kira Gubsu bisa melakukan kontrol dan koordinasi dengan pemkab/pemko agar melaksanakan dengan transparan,” katanya.
Ditambahkan, persoalan seleksi CPNS/CASN ini memang menjadi dilema tersendiri dalam otonomi daerah. Karena di satu sisi kewenangan harus diberikan kepada daerah, namun di sisi lain, kerap muncul persoalan dan penyimpangan yang dilakukan pemerintah daerah.
“Karena fungsi pengawasan Gubsu harus benar-benar dimaksimalkan untuk meminimalisir peluang terjadinya kecurangan,” jelasnya.



Posting Pusat Pengumuman CPNS Indonesia (PPCI) lainnya:



There Are 2 Responses So Far. »

  1. saya rasa bukan cuma di Sumatera Utara, akan tetapi di provinsi jatng juga seperti itu, sangat rawan dengan kecurangan kecurangan, contohnya juga di kab. Rembang… sungguh sangat sangat disayangkan. betapa bobroknya!