Home » Uncategorized » Rancangan Instruksi Presiden (Inpres) Pemberantasan Korupsi Hampir Rampung

Rancangan Instruksi Presiden (Inpres) tentang pencegahan dan pemberantasan korupsi hampir rampung. “Wakil Presiden meminta finalisasi draf (Inpres) selesai pada pekan ini juga, untuk kemudian masuk dalam proses legal drafting di Sekretaris Kabinet,” kata juru bicara Wakil Presiden Yopie Hidayat dikantor Wakil Presiden Jakarta, Rabu  13 April 2011.

Wakil Presiden Boediono memimpin langsung rapat finalisasi draf tersebut bersama beberapa menteri. Antara lain Menkopolhukam, Menteri Keuangan, Menteri Komunikasi dan Informatika, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara, Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasiona/Kepala Bappenas, Menteri BUMN, Kepala BPKP, Kapolri, Wakil Jaksa Agung, Kepala UKP4, serta Sekretaris Menteri Sekretaris kabinet.

Yopie menyatakan, penyusunan rencana-rencana aksi yang konkret ini ke dalam satu Inpres adalah sebagai upaya mengefektifkan pemberantasan korupsi. Langkah ini, kata dia, juga mencerminkan keseriusan pemerintah mengatasi korupsi.

Sejauh ini, rencana aksi yang tercakup di dalam Inpres meliputi 45 langkah. Diantaranya 31 langkah bidang pencegahan, lima langkah bidang penindakan, empat langkah bidang legislasi, tiga bidang pengembalian aset, satu bidang kerjasama internasional, dan satu bidang pelaporan.

Namun, rencana aksi ini belum bisa dikatakan final dan kemungkinan akan bertambah lagi karena masih ada beberapa usulan tambahan rencana aksi yang yang akan masuk ke dalam draf tersebut. Penambahan rencana aksi ini merupakan hasil koordinasi antara Kepala Kepolisian RI, Kejaksaan Agung, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia serta Satuan Tugas Pemberantasan Mafia Hukum. Sebagian usulan juga berasal dari rapat-rapat pemantauan Inpres Nomor 1 Tahun 2011 tentang Percepatan Penyelesaian Kasus-Kasus Hukum dan Penyimpangan Pajak, yang juga dipimpin Wakil Presiden.

Yopie menambahkan, berbagai rencana aksi ini melibatkan berbagai kementerian maupun lembaga pemerintah non kementerian, terutama yang bertanggung jawab dibidang penegakan hukum. Seperti polisi, jaksa dan Kementerian Hukum dan HAM. Beberapa langkah rencana aksi di bidang perpajakan dan bea cukai dari Kementerian Keuangan juga masuk ke dalam rancangan Inpres ini. Tak kalah penting adalah rencana aksi yang menyentuh perbaikan pengelolaan dan pengawasan lembaga pemasyarakatan di seluruh Indonesia.

Rencana aksi itu antara lain bertujuan untuk meningkatkan transparansi penanganan perkara di berbagai lembaga penegak hukum, termasuk peradilan pajak. Rencana aksi juga berisi langkah-langkah yang lebih rinci dan konkret untuk memperbaiki pengawasan di lembaga-lembaga penegak hukum.

“Intinya, Inpres ini adalah upaya penataan ke dalam, perbaikan tata kerja serta sistem informasi, termasuk pula penataan sumberdaya manusia berbagai lembaga pemerintah,” ujar Yopie.

Seperti diketahui, pemerintah akan memakai Indeks Persepsi Korupsi atau Corruption Perception Index (CPI) sebagai tolok ukur keberhasilan pemberantasan korupsi. Target CPI Indonesia naik dari 2,8 pada 2010 menjadi 3 pada 2011. Pada 2014, Pemerintah menginginkan CPI Indonesia berada pada posisi 4,8.

Arsip List Posting PPCI



Posting Pusat Pengumuman CPNS Indonesia (PPCI) lainnya:



Comments are closed.