Home » Uncategorized » Remunerasi PNS Bergantung Kinerja

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan dan RB) Azwar Abubakar mengatakan, pihaknya tengah mengembangkan sistem monitoring penilaian kinerja di setiap kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah. ?Selain mengusulkan konsep reformasi birokrasi, harus juga disertai dengan penilaian kinerja di masing- masing tempat,? katanya di Jakarta kemarin.

Menpan dan RB menjelaskan, penilaian secara internal itu akan diunggah secara online sehingga masyarakat dapat membaca dan menilai.Penilaian kinerja ini juga akan dikoordinasikan dengan Bank Dunia dalam program Caf-Based Monitoring and Evaluation System for Bureaucracy Reform. ?Kita akan kembangkan CAF ini sehingga bisa melakukan monitoring sendiri dan bisa melihat mana yang sudah dan belum berubah.

Ukurannya pun sudah baku sehingga adil untuk semua pihak,? katanya seusai acara Bureaucracy Reform: International Knowledge Management Forum di Jakarta kemarin. Azwar juga menegaskan,penilaian kinerja ini akan berpengaruh kepada remunerasi. Dia menjabarkan, presiden sudah mempersi-lakan setiap kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah untuk mengusulkan reformasi birokrasinya. Namun, usulan itu belum tentu berdampak pada remunerasi.

Remunerasi akan diberikan jika penilaian kinerja yang terlihat sudah baik. Kemenpan dan RB dibantu dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) akan memeriksa langsung ke lapangan akan hal ini. ?BPKP sudah siap dan sudah menyusun timnya. Jadi begitu ada rencana reformasi birokrasi yang masuk, kita akan langsung kirim tim. Semuanya akan dicatat. Saya jamin, tidak akanadatambahan remunerasi sebelum pemeriksaan yang kami lakukan s e l e s a i ,? ungkapnya. Politikus dari PAN ini menjelaskan, reformasi birokrasi memang berjalan lambat.

Dia juga mengakui Kemenpan dan RB masih perlu direformasi karena indeks prestasinya masih di skala enam dari total skala penilaian 10.Azwar menyatakan, reformasi birokrasi memang menjadi fokus utama karena Presiden SBY menilai, jika reformasi birokrasi tidak rampung, akan berdampak pada reformasi kesehatan dan pendidikan yang akan tersendat. Ditemui seusai acara, Ketua Unit Kerja Presiden bidang Pengawasan dan Pe n g e n d a l i a n Pe m b a n g u n a n (UKP4) Kuntoro Mangkusubroto berpendapat, reformasi birokrasi secara administratif berjalan baik.

Perbaikan kinerja aparatur negara di beberapa tempat seperti di Kementerian Keuangan (Kemenkeu) juga sudah mulai terjadi. Namun, reformasi birokrasi tidak hanya terjadi di Kemenkeu,tetapi juga di 34 kementerian dan lembaga lainnya di mana model reformasi di Kemenkeu yang sudah berjalan baik belum dapat dijadikan contoh di tempat lain. ?Apalagi jika diukur dengan indeks kepuasan masyarakat, masih banyak keluhan yang mesti diperbaiki.

Contohnya seperti pelayanan di pajak, kepolisian, kejaksaan, pengadilan. Di Kemenkeu memang sudah ada yang berubah membaik,tapi ada juga bagian yang belum,?ujar Kuntoro. Perubahan perilaku dan kinerja birokrat tidak dapat dilihat dalam waktu setahun dua tahun. Dia juga menilai bukan perubahannya yang mesti dilihat,melainkan bagaimana menjaga perubahan sikap itulah yang paling penting. Kuntoro juga menilai,perbaikan yang belum tampak paling banyak terlihat di daerah.

Dari sekitar 500 kabupaten, baru 10 kabupaten yang sudah bisa dibanggakan. ?Misalnya di daerah Surabaya dan Solo itu bisa dijadikan model yang dibanggakan,ungkapnya.



Posting Pusat Pengumuman CPNS Indonesia (PPCI) lainnya:



Comments are closed.