Home » Uncategorized » Ribuan Tenaga Kerja Kontrak (TKK) Tak Akan Diangkat Jadi PNS

Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Jawa Barat pesimis ribuan tenaga kerja kontrak (TKK) di lingkungan Pemprov Jabar akan diangkat menjadi pegawai negeri sipil (PNS/ASN). Pasalnya, berdasarkan aturan dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan dan RB), pihaknya saat ini hanya melakukan pendataan bukan untuk mengangkat TKK menjadi PNS/ASN.

Hal tersebut diungkapkan Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Jabar, M. Solihin kepada wartawan saat ditemui di ruang kerjanya, Jln. Ternate Bandung, Senin (11/4). "Menpan memang mengumumkan kuota PNS/ASN tahun 2011 sekitar 200.000 secara nasional. Namun untuk formasi CPNS/CASN di daerah belum ada. Karena dari daerah juga belum mengajukan formasi," ungkap Solihin.
Menurutnya, jumlah TKK di Setda Jabar kini mencapai 5.591 orang. Dari jumlah itu, TKK kategori 1 sebanyak 650 orang dan sisanya masuk dalam TKK kategori 2. TKK kategori 1 adalah TKK yang tercatat di dokumen perencanaan anggaran (DPA) sehingga penggajian pun bersumber dari APBD. Sementara TKK kategori 2 tidak tercatat di DPA.
"TKK kategori II hanya diperbantukan dan diberi honor dari masing-masing organisasi perangkat daerah (OPD). Boleh jadi, penggajiannya hanya berdasarkan proyek yang ada. Sementara proyek tidak genap 12 bulan. Jadi, dibayarnya yang seadanya. TKK yang ada saat ini, mereka yang diangkat menjadi honorer per 1 Januari 2005," jelasnya.
Solihin menambahkan, sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) 48 Tahun 2005 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer menjadi PNS/ASN, saat ini TKK atau honorer sudah tidak bisa diangkat lagi menjadi PNS/ASN. Sebab, aturan tersebut berlaku hingga tahun 2009. "Ini yang menjadi persoalan, karenanya kita masih menunggu ketentuan dari pemerintah pusat," katanya.
Idealnya, pemerintah pusat memberikan kepastian terkait tenaga honorer ini. Sebab, secara tidak langsung dengan keluarnya PP 48 telah memberikan angin segar kepada honorer yang belum diangkat. Namun, belakangan aturan tersebut hanya berlaku hingga tahun 2009.
Dikonfirmasi terpisah, Gubernur Jabar, Ahmad Heryawan menyatakan, jika ada penerimaan CPNS/CASN bagi TKK maka pihaknya akan memprioritaskan tenaga honorer guru dan kesehatan. Khususnya guru dan tenaga medis di pedalaman Jabar. Pasalnya, Jabar hingga saat ini masih kekurangan tenaga medis dan guru di daerah pedalaman. Kendati begitu, katanya, hingga saat ini pihaknya belum mendapatkan kuota CPNS/CASN dari pemerintah pusat



Posting Pusat Pengumuman CPNS Indonesia (PPCI) lainnya:



Comments are closed.