Home » Uncategorized » Sikap Gubernur Kalbar dianggap Tak Profesional

Pernyataan Gubernur Kalbar, Drs Cornelis MH yang mengatakan tidak mau terlibat dan bertanggung jawab atas permasalahan CPNS/CASN Kubu Raya 2010 dianggap tidak profesional. “Kok bisa seorang gubernur berbicara seperti itu. Apalagi bicaranya di hadapan anggota dewan yang terhormat, dalam sidang paripurna lagi tuh,” ungkap Toton Triadi, Ketua Gema Kosgoro Kalbar didampingi Gubrani, Sekretaris KNPI Kubu Raya, kemarin.

Toton mengatakan, pernyataan gubernur tersebut menandakan tidak adanya pembinaan terhadap pemerintah kabupaten/kota. Apalagi menyalahkan pemerintah Kabupaten Kubu Raya. “Saya menilai, itu statemen yang kurang arif dan bijaksana dari mulut seorang gubernur,” tegas Toton.

Dikatakan Toton, mestinya gubernur ikut membantu menyelesaikan permasalahan yang ada di wilayah kerjanya. Apalagi berkaitan dengan pelayanan publik, seperti penerimaan CPNS/CASN. Sementara Kubu Raya sebagai kabupaten baru, banyak membutuhkan aparatur pemerintahan, seperti guru dan tenaga medis.

”Kalau memang Pak Cornelis ini tidak menganggap Kabupaten Kubu Raya sebagai bagian dari Kalbar atau wilayah kerjanya, mestinya jangan membuat pernyataan yang dapat memperkeruh suasana. Apalagi meminta penerimaan CPNS/CASN di Kubu Raya dibatalkan,” tegas Toton.

Berita sebelumnya, nasib 236 Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS/CASN) Kabupaten Kubu Raya 2010 masih menggantung karena bermasalah. Akibatnya, Badan Kepegawaian Negara (BKN) menunda pemberian nomor induk kepegawaian yang lulus hingga batas waktu yang belum diketahui. Persoalan tersebut dipertanyakan Fraksi Partai Demokrat DPRD Kalbar dalam rapat paripurna.

Menjawab Fraksi Partai Demokrat, Gubernur Kalbar, Drs Cornelis MH tidak akan mau bertanggung jawab atas permasalahan CPNS/CASN Kubu Raya. Dikatakannya, persoalan tersebut menjadi urusan Bupati Kubu Raya, bukan urusan Gubernur Kalbar.

“Mengenai CPNS/CASN Kubu Raya saya tidak mau bertanggung jawab. Sudah saya jelaskan sebelumnya, mengenai mekanismenya seperti apa? Bupati yang melanggar ketetapan dan melawan pemerintah pusat. Kita menjalankan roda pemerintahan ini harus sesuai dengan UU,” tegas Cornelis dalam rapat paripurna penyampaian Pendapat Akhir (PA) Fraksi-Fraksi di Balairungsari DPRD Kalbar, Senin (8/8) lalu.

Cornelis mengaku telah melakukan koordinasi mengenai mekanisme penerimaan CPNS/CASN. Di mana salah satu persyaratan penerimaan CPNS/CASN menggunakan Perguruan Negeri yang berpengalaman, namun yang memiliki kewenangan sepenuhnya adalah bupati yang bersangkutan.

Cornelis juga mengaku belum lama ini dihubungi Dirjen Pusat terhadap penerimaan CPNS/CASN dan diminta keterangan seputar pertanggungjawaban mengenai permasalahan tersebut. Namun dengan tegas, Cornelis menolak untuk bertanggung jawab.

“Karena yang punya persoalan Kubu Raya, bukan saya tapi bupatinya. Jadi saya tegaskan, saya tidak mau bertanggung jawab. Kalau dikatakan kita tidak transparan, hasil dari kelulusan kita umumkan,” jelas Cornelis dengan nada lantang di hadapan anggota DPRD Kalbar yang hadir dalam paripurna itu.



Posting Pusat Pengumuman CPNS Indonesia (PPCI) lainnya:



Comments are closed.