Home » Uncategorized » Sindu Sebut Dharnawati Janjikan Sesuatu

Bekas Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan, Sindu Malik Pribadi, menyatakan dirinya pernah dijanjikan sesuatu oleh Dharnawati dalam proses mendapatkan proyek Percepatan Pembangunan Infrastruktur Daerah.

“Ibu Nana (Dharnawati) pernah menjanjikan kalau proyek berhasil, saya diberikan sesuatu, tapi tidak pernah disebutkan berapa-berapanya,” kata Sindu dalam kesaksiannya di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jalan Rasuna Said, Jakarta, Rabu, 14 Desember 2011.

Ihwal commitment fee, Sindu menyatakan pernah mendesak Dharnawati, yang kini menjadi terdakwa dalam kasus suap proyek Percepatan Pembangunan Infrastruktur Daerah, untuk segera membereskan commitment fee sebesar 10 persen dari total nilai proyek, di mana anggaran proyek itu yang diketahui Sindu adalah sebesar Rp 500 miliar.

Namun, dia mengaku tak tahu bagaimana penghitungan commitment fee tersebut. “Saya tidak pernah mempertanyakan hal itu. Itu antara Ibu Nana dengan Pak Nyoman (I Nyoman Suisnaya),” ujar Sindu.

Sindu juga mengakui dirinya yang mengusulkan agar Kabupaten Mimika, Papua mendapatkan alokasi dana Percepatan Pembangunan Infrastruktur Daerah. “Mimika merupakan daerah transmigrasi dan layak (mendapatkan alokasi dana),” ucapnya.

Sementara mengenai awal keterlibatannya dalam proyek tersebut, Sindu menyatakan dirinya diminta untuk memberikan konsultasi atau advokasi tentang prosedur yang harus dipenuhi Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi untuk mendapatkan alokasi dana proyek itu.

Dia mengaku diminta I Nyoman Suisnaya untuk menjadi orang yang memberikan usulan dan saran. “Saya menerapkan sesuai protap (prosedur tetap) yang ada. Anggaran itu sesuai protap yang ada,” kata Sindu.

Atas perannya sebagai pemberi saran, Sindo mengaku disediakan ruangan di Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Selain itu, dia juga memperoleh imbalan atas perannya itu. “Pendapatan Rp 2-3 juta dari Ali Mudhori,” ucap dia.

Dalam kasus ini, Dharnawati telah ditetapkan sebagai terdakwa. Kuasa direksi PT Alam Jaya Papua itu didakwa memberikan uang Rp 1,5 miliar kepada dua pejabat Kemenakertrans, yakni I Nyoman Suisnaya dan Dadong Irbarelawan. Uang itu dimaksudkan agar PT Alam Jaya Papua menjadi pelaksana proyek di empat kabupaten Papua, yaitu Keerom, Manokwari, Mimika, Teluk Wondama.



Posting Pusat Pengumuman CPNS Indonesia (PPCI) lainnya:



Comments are closed.