Home » Uncategorized » Tambahan Penghasilan PNS Daerah Sumatera Barat bakal Dihapus

Usai tunjangan daerah pegawai negeri sipil (PNS/ASN) dihapus, DPRD Padang kembali berencana menghapus tambahan penghasilan bagi pegawai untuk dialihkan pada kegiatan rehab-rekan. Penghapusan tambahan penghasilan tersebut dapat menghemat Rp127 miliar. Rencana itu tentu saja ditentang PNS/ASN.”Kegiatan rehab dan rekon ini butuh anggaran yang tak sedikit. Untuk pembangunan pusat pemerintah kita butuh anggaran di atas ratusan miliar. Demikian juga untuk pembangunan Pasar Raya.  Mau tidak mau, harus ada efisiensi anggaran. Sejauh ini, pos mata anggaran yang dapat dilakukan efisiensi adalah penghasilan tambahan bagi PNS/ASN,” ujar Ketua DPRD Padang Zulherman kepada Padang Ekspres beberapa waktu lalu.  

Sesuai Permendagri No 59/2007 tentang Tambahan Penghasilan, pasal 39 ayat 1 dinyatakan, pemda dapat memberikan tambahan penghasilan kepada PNS/ASN berdasarkan pertimbangan objektif dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan persetujuan DPRD sesuai peraturan perundang-undangan.”Kondisi keuangan daerah kita saat ini memang tidak memungkinkan untuk mengakomodir hal itu. Tambahan penghasilan dapat diberikan apabila ada peningkatan prestasi kerja. Kami tidak melihat ada prestasi kerja dari PNS/ASN atau SKPD dalam menggenjot target pendapatan asli daerah (PAD),” ucapnya.

Penghapusan tunjangan daerah, tambahan penghasilan dan honorium kepanitiaan di satuan kerja perangkat daerah (SKPD) dapat menghemat anggaran Rp127 miliar. Efisiensi juga dilakukan di DPRD, dengan mengurangi kunjungan kerja, pembelian pakaian dinas dan kegiatan lainnya. ”Jadi tak hanya anggaran untuk PNS/ASN saja yang dipangkas, untuk DPRD juga. Ini pilihan sulit yang harus kita lakukan,” ucapnya.

Seorang PNS/ASN di lingkungan Pemko menolak rencana itu. Setelah tunjangan daerah dihapuskan, katanya, praktis hanya tambahan penghasilan itu yang diharapkan PNS/ASN.  ”Sudahlah tunjangan daerah dihapuskan, sekarang tambahan penghasilan kami juga dihilangkan. Apa sih maunya DPRD itu? Saya tak yakin jika DPRD betul-betul mau mengurangi anggaran perjalanan dinasnya. Kalau mereka, ia lah enak. Gaji dan tunjangannya besar. Belum lagi uang lainnya-lainnya. Tunjangan daerah kami hanya Rp165 ribu saja mereka pangkas,” ucapnya.   

Wakil Wali Kota Padang Mahyeldi Ansharullah menambahkan, tambahan penghasilan dapat diberikan sepanjang keuangan daerah memungkinkan. Namun, mencermati kondisi keuangan daerah saat ini, sulit tambahan penghasilan bakal direalisasikan. ”Kita selesaikan dulu yang pokok baru yang tambahan itu kita alokasikan. Sepanjang yang wajib telah kita penuhi baru yang sunnah kita lakukan,”  katanya.

Pengamat kebijakan publik dari UI Andrinof Chaniago menilai, kebijakan itu hanya akan membuat kinerja PNS/ASN menurun. ”Kebijakan ini sedikit banyaknya akan mengundang reaksi dari kalangan PNS/ASN. Ini bisa berdampak pada produktivitas mereka. Kinerja PNS/ASN yang selama ini belum maksimal akan diperburuk lagi dengan rencana tersebut,” ujarnya.

Kebijakan penghapusan tambahan penghasilan bagi PNS/ASN harus dikaji ulang. Pemko harus memperhitungkan dampak yang bakal muncul dengan adanya kebijakan tersebut. Penghapusan tunjangan daerah itu dapat dilakukan sepanjang total nilai dari penghapusan tambahan penghasilan itu dapat membiayai satu kegiatan. Namun, jika penghapusan tersebut tak mampu melakukan satu kegiatan, lebih baik jika rencana itu ditinjau ulang.

Agar tidak menimbulkan dampak berarti,  kepala daerah harus memperketat pengawasan. Sehingga, PNS/ASN tidak bekerja asal jadi dengan adanya wacana pemotongan tambahan penghasilan itu. ”Tentu kita berharap wacana ini tak akan mengurangi kinerja PNS/ASN dalam memberikan pelayanan pada masyarakat. Maka dari itu, perlu pengawasan lebih ketat dari kepala daerah,” ucapnya.

Download Soal Ujian CPNS/CASN Indonesia



Posting Pusat Pengumuman CPNS Indonesia (PPCI) lainnya:



Comments are closed.