Home » Uncategorized » Terlambat Kerja, 28 PNS Depok “Disetrap”

Sebanyak 28 pegawai negeri sipil (PNS/ASN) yang terlambat kerja terkena penertiban yang dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Depok di lingkungan kantor Balai Kota Depok, Selasa (20/9). Mereka diwajibkan untuk membuat surat pernyataan pelanggar yang selanjutnya akan dilaporkan ke Walikota untuk dievaluasi oleh Badan Kepegawaian Daerah (BKD).

Selain mengisi surat pernyataan, para PNS/ASN tersebut juga diwajibkan mengikuti apel pagi secara khusus yang dipimpin oleh Kepala Satpol PP Kota Depok, Gandara Budiana. Sebelumnya, PNS/ASN yang kesiangan tersebut dibariskan di depan tiang bendera Balai Kota Depok. Menurut Kepala Bidang Penegakan Peraturan, Lutfi Fauzi, mengatakan kegiatan ini bertujuan untuk penegakan aturan Keputusan Wali Kota no. 204 tahun 2009 tentang Penetapan Hari dan Jam Kerja di Pemerintah Kota Depok. Penertiban ini dilakukan berdasarkan evaluasi dari kegiatan apel sehari-hari dimana setiap pagi rata-rata terdapat seratus orang yang absen dengan berbagai alasan.

Bagi mereka yang terkena penertiban, kata Lutfi, diperiksa alasannya satu persatu.Mereka kemudian diwajibkan untuk membuat surat pernyataan pelanggar. Sasaran penertiban adalah PNS/ASN yang datang lebih dari pukul 07.30 WIB sehingga tidak sempat mengikuti apel. “Kami lakukan penertiban hingga pukul 10.00 WIB. Seharusnya sampai siang, tapi karena satu dan lain hal maka kami batasi saja dulu,” kata dia.

Dalam penertiban itu, kata Lutfi, sebagian besar yang terjaring memang masih leve staf. Namun terdapat juga dua orang pejabat eselon IV atau setingkat kepala seksi yang terjaring. “Berbeda dengan tahun lalu, ada juga pejabat eselon II yang terjaring serta jumlahnya mencapai seratus. Berarti sekarang sudah ada penurunan,” ujarnya.

Lutfi menuturkan, ada berbagai alasan yang dikemukan oleh pelanggar tersebut baik yang bisa diterima maupun terkesan “ngawur”. “Bila mengatakan kesiangan karena harus mengatarkan anaknya ke rumah sakit, itu masih bisa diterima. Tapi jika alasannya kesiangan bangun atau gak dapat angkot itu saya kira sudah bandel dan mengada-ngada,”tuturnya.

Selain di kantor, Satpol PP juga rencananya akan melakukan penertiban di luar kantor. Penertiban akan difokuskan di tempat perbelanjaan dan jalan. Dalam razia tersebut, Satpol PP akan menanyakan dulu maksud tujuan PNS/ASN tersebut serta apakah memiliki izin dari atasan atau tidak. “Jika tidak memiliki surat tugas, maka akan ditertibkan,” kata dia.

Sementara itu Wakil Wali Kota Depok, Idris Abdul Shomad, mengatakan penertiban ini dilakukan untuk mengingatkan dan pembinaan terhadap PNS/ASN. Hal tersebut merupakan implementasi PP no. 54 tahun 2010. Dalam peraturan tersebut, kata Idris, disebutkan bahwa PNS/ASN terancam dipecat jika tidak hadir selama 40 hari tanpa keterangan yang jelas. “Kita ingatkan pegawai agar tidak terkena sanksi itu (pemecatan), supaya tidak lengah dan lalai,” ujarnya.

Menurut Idris, sebelumnya ada PNS/ASN yang terpaksa dikeluarkan karena bertidank indisipliner. “Tahun lalau ada satu orang, SK-nya baru keluar tahun ini. Sementara tahun sebelumnya juga sudah pernh ada yang dikeluarkan,” kata dia.



Posting Pusat Pengumuman CPNS Indonesia (PPCI) lainnya:



Comments are closed.