Home » Uncategorized » Tiga Kementerian Rawan Aksi Korupsi

Pemberantasan Korupsi (KPK) telah merampungkan Survei Integritas Sektor Publik Indonesia 2011. Hasilnya, tiga kementerian, yaitu Kementerian Agama (Kemenag), Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kemenakertrans), serta Kementerian Koperasi dan UKM, menjadi lembaga dengan tingkat kerawanan korupsi tertinggi.

Secara berturut-turut ketiga kementerian tersebut meraih nilai indeks integritas 5,37; 5,44; dan 5,52. Kebetulan pula ketiga kementerian itu dipimpin elite partai politik.

Kemenag dipimpin Suryadharma Ali (Ketua Umum PPP), Kemenakertrans dipimpin Muhaimin Iskandar (Ketua Umum PKB), serta Kementerian Koperasi dan UKM dipimpin Syarief Hasan (anggota Dewan Pembina Partai Demokrat). Sebelumnya, Ketua KPK Busyro Muqaddas mengemukakan bahwa kementerian yang digawangi orang partai rentan menjadi sapi perahan.

Namun, Wakil Ketua KPK Bidang Pencegahan M Jasin mengatakan rendahnya indeks integritas itu sama sekali tidak terkait dengan pernyataan Busyro. “Survei ini terkait dengan layanan publik. Tidak terkait partai,” ujar dia di Gedung KPK, kemarin.

Jasin menjelaskan penelitian kerawanan suap dan korupsi yang dilakukan lembaga antisuap itu lebih melihat pada seberapa besar perbedaan dana resmi instansi dan dana yang harus dikeluarkan masyarakat dalam pelayanan kementerian tersebut.

Unit layanan yang rawan tindak suap dan korupsi di Kemenag ialah unit pendaftaran/perpanjangan izin penyelenggaraan ibadah haji khusus dan unit perpanjangan izin kelompok bimbingan ibadah haji dengan poin 5,91 dan 4,82.

Posisi Kemenag dalam survei tersebut tidak mengalami perbaikan dari tahun sebelumnya dengan nilai di bawah 6,0. “Kemenag masih lemah, belum ada perbaikan signifikan,” tukas Jasin.

Saat menanggapi hasil temuan tersebut, Wakil Menteri Agama Nasarudin Umar mengatakan menerima semua masukan untuk perbaikan. “Masih banyak kekurangan di lembaga ini, tetapi kita terus berusaha untuk yang terbaik,” ujarnya saat dihubungi, tadi malam.

Ia meminta KPK agar informasi itu jangan sekadar informasi, tapi perlu didalami lebih lanjut. “Saat haji memang banyak kendala dan sering terjadi miskomunikasi.”

Kepala Humas Kemenakertrans Suhartono juga berterima kasih atas survei KPK tersebut. “Kami tentu akan melakukan perbaikan.”

Terhadap kementerian/lembaga yang berprestasi rendah dalam pemberantasan korupsi, KPK mendesak agar unit layanan publik di instansi tersebut memanfaatkan teknologi informasi. “Agar pelayanan dapat lebih transparan, cepat, dan adil bagi publik,” sambung Jasin.

Bagi kementerian/lembaga ataupun pemerintah daerah yang membandel dan ogah melakukan perbaikan, KPK akan melaporkannya kepada presiden, BPK, dan DPR.



Posting Pusat Pengumuman CPNS Indonesia (PPCI) lainnya:



Comments are closed.